Pengurusan SIA Surat Izin Alat Gantry Crane dan Lisensi Pengoperasian Gantry Crane di KAB. SIMEULUE,ACEH

Tentang KAB. SIMEULUE,ACEH

Kabupaten Simeulue adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di di Aceh, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sinabang. Kabupaten ini berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudra Hindia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Jumlah penduduk Simeulue pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 96.510 jiwa.

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia, yang beribu kota di Sinabang. Dalam bahasa Simolol, nama Sinabang sering diucapkan sebagai Si Navang, yang menurut tradisi lisan masyarakat berasal dari legenda tokoh bernama Navang. Ia dikenal sebagai pembuat garam di masa lampau di daerah Babang, pintu masuk ke Teluk Sinabang. Navang memproduksi garam dengan membendung air laut di pantai Babang dan mengeringkannya. Produk garam Navang kemudian dikenal luas di kawasan Ujung Panarusan hingga Lugu. Masyarakat yang membutuhkan garam akan menyebut hendak pergi ke Si Navang, yang lambat laun mengalami perubahan fonetik menjadi Si Nabang, lalu Sinabang.

Sementara itu, nama Sibigo, ibu kota Kecamatan Simeulue Barat, diyakini berasal dari singkatan "CV" dan "Co" yang mengacu pada keberadaan perusahaan pengolahan kayu rasak—jenis kayu keras sekelas jati—yang beroperasi di wilayah tersebut pada masa penjajahan dan melakukan ekspor ke Belanda melalui jalur laut.

Karena letaknya yang terpisah dari daratan Pulau Sumatra, wilayah Simeulue relatif tidak terdampak oleh konflik yang terjadi di Aceh daratan, termasuk pergerakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang tidak memiliki pengaruh signifikan di kawasan ini.

Upaya pembentukan Kabupaten Simeulue telah berlangsung sejak lama dan berakar pada aspirasi masyarakat setempat. Tonggak awal perjuangan ini dimulai dengan Kongres Rakjat Simeulue yang direncanakan pada tahun 1956, namun baru terealisasi pada tahun 1957. Bukti sejarah dari peristiwa ini masih tersimpan dalam bentuk dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue serta sebuah spanduk pelaksanaan kongres yang masih ada hingga kini.

Kongres tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Aceh saat itu, Prof. Ali Hasjmy, yang berkunjung langsung ke Simeulue sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat untuk meningkatkan status wilayah tersebut. Selanjutnya, Musyawarah Luan Balu pada tahun 1963 dan Musyawarah Rakyat Simeulue tahun 1980 mengukuhkan satu tekad yang sama: perubahan status Simeulue menjadi kabupaten otonom.

Perjuangan ini terus berlanjut dengan keterlibatan berbagai tokoh masyarakat, dan mendapat dukungan dari DPR Aceh dan DPRK Aceh Barat. Ketika Drs. H. Muhammad Amin dilantik sebagai Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini semakin intensif. Pada tahun 1995, Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue, disusul dengan kunjungan Dirjen Bangda pada 12 Desember 1995.

Kunjungan lanjutan dari Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR RI dilakukan pada 30 Maret 1996. Dalam rapat umum yang dilaksanakan di depan pendopo Pembantu Bupati, Ketua Komisi II DPR RI saat itu, J. Sondakh, menyatakan bahwa rapat tersebut mencerminkan sidang DPR RI di luar gedung karena dihadiri oleh perwakilan empat fraksi: Golkar, PPP, PDI, dan Fraksi Utusan Daerah. Ia menyampaikan komitmen bahwa peningkatan status Simeulue akan segera direalisasikan.

Pada 13 Agustus 1996, Presiden Republik Indonesia, Soeharto, menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif. Peresmian status baru ini dilakukan pada 27 September 1996 oleh Menteri Dalam Negeri, Yogie S. Memet, sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.

Perubahan status ini disambut antusias oleh masyarakat Simeulue sebagai langkah penting menuju otonomi penuh. Melalui berbagai upaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan dengan dukungan berbagai pihak, Simeulue akhirnya ditetapkan sebagai kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bireuen.

Peresmian Kabupaten Simeulue sebagai daerah otonom dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim, Feisal Tanjung, pada 12 Oktober 1999. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Simeulue dan diperingati setiap tahunnya.

Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dan 138 desa dengan kode pos 23891-23894 (dari total 243 kecamatan dan 5827 desa di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 80.279 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 41.245 pria dan 39.034 wanita (rasio 105,66). Dengan luas daerah 182.735 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 48 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 89.327 jiwa dengan luas wilayahnya 2.051,48 km² dan sebaran penduduk 44 jiwa/km².

Hampir seluruh penduduk kepulauan ini beragama Islam. Penduduk kawasan ini juga berprofil seperti orang Cina, dengan kulit kuning dan sipit dan mempunyai bahasa yang berbeda dengan Aceh daratan.

Terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari yakni bahasa Simolol, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Bahasa Simolol umumnya digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam. Bahasa Sigulai umumnya digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan dan Salang. Sedangkan bahasa Leukon digunakan khususnya oleh penduduk Desa Langi dan Lafakha di Kecamatan Alafan. Selain itu digunakan juga bahasa pengantar (lingua franca) yang digunakan sebagai bahasa perantara sesama masyarakat yang berlainan bahasa di Simeulue yaitu bahasa Jamu atau Jamee (tamu), awalnya dibawa oleh para perantau niaga dari Minangkabau dan Mandailing.

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigjayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara.

Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri  serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus  serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Sama halnya seperti fungsi lembaga adat di daratan Aceh, Lembaga adat di Simeulue juga berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat di Simeulue antara lain:

Lembaga Adat Laot adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Adat Laot dipimpin oleh seorang Panglima Laot untuk mangatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan. Di Simeulue, lembaga adat laot terdiri dari:

Salah satu andalan Kabupaten Simeulue yang menjadi ciri khas adalah kerbau simeulue yang meski ukurannya kecil, namun rasa dagingnya lebih manis daripada kerbau di daratan Sumatra. Kerbau ini banyak dijual keluar Pulau Simeulue dan, karena kualitasnya prima, harganya pun menjadi tinggi.

Di dalam satu dasawarsa terakhir hasil pulau Simeulue yang sangat terkenal adalah Lobster (udang laut) yang cukup besar ukurannya dan telah diekspor ke luar daerah seperti Medan, Jakarta dan bahkan ke luar negeri hingga Singapura dan Malaysia.

Kabupaten ini terkenal dengan hasil cengkihnya dimasa lalu era tahun 1970 s/d 1990. Hasil perkebunan rakyat lainnya di antaranya adalah kopra yang berasal dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sepanjang pantai Pulau Simeulue, selain itu ada perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Daerah bernama Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) yang terdapat di Kecamatan Teluk Dalam dan Teupah Selatan.

Sedangkan hasil hutan yang menjadi sumber utama pabrik meubel di Cirebon, Jawa Barat adalah rotan. Diharapkan pula dalam tahun 2008 hasil perkebunan kelapa sawit murni milik rakyat dan swakelola Pemerintah Kabupaten Simeulue akan membuahkan hasil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simeulue.

Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Riset Geologi dan Kelautan Jerman (BGR) menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar di perairan timur laut Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Prediksi sementara jumlah kandungan minyak yang ada sekitar 107,5-320,79 miliar barel. "Temuan ini hasil riset kami dengan Kapal Riset Sonne, yang tujuan awalnya untuk mengetahui detail deformasi struktur geologi di daerah busur muka (fore arc) pasca tsunami 26 Desember 2004," kata Dr Yusuf Surachman, Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT, di Jakarta, Senin (11/2) seperti dikutip Antara. Dibandingkan dengan cadangan minyak bumi milik Arab Saudi yang volumenya mencapai 264,21 miliar barrel. Temuan itu, menurut Yusuf, sangat signifikan. Sedangkan nilai volume di perairan timur laut Pulau Simeulue itu dihitung minimal 17,1 x 109 m³ dan maksimal volume total 51 x 109 m³. "Perkiraan volume berdasar volume reservoir yang dihitung atas dasar sejumlah asumsi, yakni seismik dua dimensi, karbonat build-up berbentuk melingkar, faktor pengali elongasi antara 0,5-1,5 dan porositas 30 persen,".

Masyarakat Simeulue menyampaikan peringatan tradisional tsunami melalui "tutur" secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui cerita, nanga-nanga, sikambang dan nandong (seni tradisional Simeulue berupa dendang). Smong (nama lain dari tsunami dalam bahasa Simeulue), adalah sebuah bentuk pemahaman budaya yang telah mengalami proses pengendapan berpuluh tahun dalam memori kolektif masyarakat Pulau Simeulue. Karena telah menjadi memori kolektif maka smong telah menjadi bagian dari jati diri masyarakat Simeulue. Potongan syair tentang itu dapat ditemukan pada senandung pengantar tidur anak-anak di Pulau Simeulue.

Istilah smong dikenal masyarakat Simeulue setelah tragedi tsunami pada hari Jumat, 4 Januari 1907. Gempa disertai tsunami dahsyat yang terjadi di wilayah perairan Simeulue masih pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Kejadian tsunami ini tercatat dalam buku berbahasa Belanda S-GRAVENHAGE, MARTINUSNIJHOF, tahun 1916 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Saat itu masyarakat Simeulue belum mengetahui perihal tsunami ini, laut yang tiba-tiba surut pasca gempa menjadi daya tarik bagi masyarakat pesisir pantai, karena ditemukannya banyak ikan-ikan yang terdampar. Sebagian besar penduduk pesisir berlarian ke arah pantai dan berebut ikan-ikan yang terdampar tersebut, namun secara mengejutkan tiba-tiba kemudian datanglah tsunami yang menderu-deru dari arah laut lepas, sebagian besar masyarakat meninggal atas kejadian itu. Dan sebagian yang selamat, menjadi saksi mata atas kejadian smong dan menuturkannya untuk generasi mendatang agar berhati-hati terhadap kejadian serupa.

Pada saat gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang lalu di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue lebih dari 1.700 rumah hancur tersapu tsunami, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal adalah 6 jiwa. Apabila diperkirakan di Pulau Simeulue rata-rata penghuni satu rumah adalah 5 jiwa, maka jumlah total manusia yang rumahnya diterjang tsunami lebih dari 8.500 jiwa. Atau sekitar 10 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Simeulue. Hal ini berarti pada saat itu ada proses evakuasi besar-besaran dalam kurun waktu kurang dari 10 menit secara serempak di seluruh wilayah pantai Pulau Simeulue yang panjang garis pantainya mencapai 400 km. Mengingat bahwa infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Simeulue sangat terbatas maka peristiwa mobilisasi massa tersebut adalah peristiwa yang luar biasa.

Kejadian serupa itu hanya dapat dilakukan oleh sebuah pemahaman bersama yang kuat dengan persepsi yang sama terhadap satu objek tertentu. Sehingga pada saat kejadian yang sangat genting hal ini telah menjadi pengetahuan umum yang merata, yang dengan hanya satu sandi tertentu yang diucapkan maka hal tersebut akan menjadi gerakan massa yang sangat masif yang bergerak dengan kecepatan tinggi secara bersama-sama, walaupun mereka berada pada daerah yang terpisah-pisah.

Kata "smong" adalah kata sandi yang dipahami bersama oleh seluruh penduduk Pulau Simeulue untuk melukiskan terjadinya gelombang raksasa setelah terjadinya gempa besar. Mereka bukan hanya memahami kata tersebut saja, tetapi juga mereka memahami tindakan apa yang harus dilakukan apabila peristiwa tersebut terjadi. Ditengah tidak adanya sistem peringatan dini tsunami yang memadai, budaya smong yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Kabupaten Simeulue telah mengambil alih fungsi teknologi. Dan terbukti pula budaya ini telah meyelamatkan masyarakat Kabupaten Simeulue dari bencana yang lebih besar.

Masyarakat dunia yang juga mengetahui lemahnya sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai barat Sumatra takjub melihat keajaiban yang terjadi di Pulau Simeulue. Hal ini kemudian mendorong masyarakat dunia melalui ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) memberikan penghargaan Sasakawa Award kepada masyarakat Kabupaten Simeulue. ISDR adalah lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) yang memberikan perhatian pada upaya-upaya masyarakat mengurangi kerusakan dan kerugian akibat bencana. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Simeulue Drs. H. Darmili mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue pada tanggal 12 Oktober 2005 yang lalu di Bangkok, Thailand.

Penghargaan tersebut adalah wujud pengakuan dunia internasional pada kekuatan budaya smong sebagai sistem peringatan dini tsunami. Budaya smong semakin menemukan pengakuan ditengah kondisi bahwa sebelum tsunami 26 Desember 2004, tidak ada sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai barat Sumatra yang sangat rawan gempa dan tsunami.

Ditinjau dari sisi linguistik, terbentuknya kata smong cukup dekat dengan bunyi yang mendengung saat ombak menyerang bergulung-gulung. Di masyarakat Simeulue, smong berarti ombak besar yang datang bergulung-gulung yang didahului oleh gempa yang sangat besar. Fenomena yang dikenal masyarakat dunia dengan istilah tsunami. Pemahaman tentang smong ini tertanam kuat dalam memori masyarakat Simeulue dari anak-anak sampai orang tua.

Kuatnya penanaman smong dalam ingatan masyarakat Simeulue menunjukkan bahwa smong telah mengalami proses pengendapan yang lama sehingga lambat laun menjadi memori kolektif dalam bentuk sistem nilai masyarakat. Dalam sistem masyarakat Simeulue, penyampaian sebuah pesan sampai tertanam menjadi memori kolektif masyarakat hanya bisa dilakukan melalui media lisan. Nandong sebagai sebuah seni tradisi lisan masyarakat Simeulue memegang fungsi penting dalam membangun memori kolektif tersebut. Dengan demikian nandong dalam masyarakat Simeulue tidak hanya menjalankan fungsi klasik pantun atau syair yaitu sebagai media penyampai isyarat, pendidikan, pencatat sejarah dan hiburan. Nandong telah sampai pada fungsi tertinggi budaya lisan yaitu pembangun memori kolektif masyarakat. Fungsi ini yang membuat nandong efektif membangun perilaku masyarakat Simeulue dalam merespon fenomena alam gempa bumi yang diikuti tsunami.

Berikut ini pantun atau syair tentang smong dalam bahasa Simeulue yang disampaikan secara turun temurun dalam menyikapi kewaspadaan dini terhadap kejadian tsunami:

Gugusan Kepulauan Simeulue yang terdiri beberapa pulau besar dan kecil (± 40 buah) berada tepat di atas persimpangan tiga palung laut terbesar dunia, yakni pada pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Australia dan Lempeng Sunda. Pada saat Gempa bumi Samudra Hindia 2004, Simeulue dekat dengan episentrum gempa bumi tersebut, tetapi jumlah korban jiwa sangat rendah, terutama karena penduduk tersebut sudah terbiasa dengan gempa bumi dan tsunami dan tahu untuk meninggalkan pantai setelah gempa bumi.

Peristiwa yang disebut sebagai Smong, karena peristiwa serupa pernah terjadi pada tsunami tahun 1907 sehingga apabila terjadi gempa besar diikuti oleh surutnya air laut dari bibir pantai secara drastis dan mendadak, maka otomatis seluruh penduduk Simeulue mulai menuju ke tempat-tempat perbukitan guna menghindar dari terjangan Smong atau tsunami tersebut.