Pembuatan Perizinan Equipment Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Definisi SIA dan SIO Jib Crane?

Dokumen SIA dan SIO merupakan dokumen compliance krusial dalam dunia industri dan konstruksi. Dokumen SIA dikeluarkan untuk company untuk penggunaan alat angkut dan alat angkat, sementara sertifikat SIO ditujukan bagi operator yang kompeten dalam menggunakan mesin. Dua dokumen ini merupakan dasar dalam memperbaiki occupational security serta performance organisasi. Secara Singkat, Dokumen SIA Jib Crane merupakan jenis dokumen compliance yang diberikan menyangkut izin pemakaian Jib Crane kepada sebuah perusahaan. Adapun sertifikat SIO Jib Crane merupakan tipe certificate yang diterbitkan menyangkut Ijin Perorangan didalam sebuah perusahaan dalam hal kompetensi menjalankan Jib Crane

Sektor construction adalah bidang yang mempunyai potensi bahaya besar terhadap workplace safety. Aplikasi aturan dan compliance safety menjadi penting guna melindungi pekerja di lapangan serta meningkatkan performance construction. Satu elemen krusial dalam maintaining security adalah tahapan izin yang mencakup dokumen SIA, Dokumen SILO, dan Certificate K3 Machinery. Content ini menjelaskan secara rinci kemudahan yang ditawarkan oleh pelayanan profesional SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane dan Inspeksi Teknis Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH.

Urgensi company mempunyai Dokumen SIA serta SIO Jib Crane

Pada bidang construction, licensing serta workplace safety bukanlah hal yang boleh dikesampingkan. Seluruh heavy equipment yang difungsikan di construction harus memenuhi persyaratan perizinan dan standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sasarannya protect tenaga kerja, meminimalkan potensi accident, dan menjaga integritas proyek secara keseluruhan.

1. Ketentuan Kemnaker PER.05/MEN/1985 tentang Alat Lifting dan Transport

Ketentuan ini menjadi foundation juridical yang mengelola operasional heavy equipment seperti equipment konstruksi dalam pembangunan. Berdasarkan regulasi ini, setiap wheel loader harus mempunyai dokumen SIA yang menyatakan bahwa alat tersebut comply dengan ketentuan engineering dan security yang ditetapkan. Di tulisan ini, kita akan menjelaskan bagaimana layanan jasa SIA dapat memudahkan proses perizinan ini.

2. Undang-Undang No. 1 Thn 1970 tentang Occupational Security

UU ini merupakan landasan primer dalam maintaining occupational security di Indonesia. Berdasarkan UU ini, semua construction project wajib menjalankan standar keselamatan kerja yang ketat. Di situasi pemanfaatan equipment, Dokumen SILO dan Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat memiliki role vital dalam mengkonfirmasi bahwa machinery prepared untuk difungsikan tanpa membahayakan safety operator.

Understanding UU No. 1/1970 tentang Workplace Safety

UU No. 1/1970 tentang Workplace Safety adalah foundation legal yang kuat dalam memastikan keselamatan di tempat kerja, termasuk cara memanfaatkan Jib Crane. UU ini mengelola multiple elemen, mulai dari responsibility company untuk safety employee hingga tindakan yang diambil dalam menghadapi insiden atau kecelakaan.

Tanggung Jawab Perusahaan

Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk guarantee security dan workplace wellness bagi seluruh karyawan mereka. Ini termasuk provision equipment security yang sesuai, education yang wajib, serta workplace environment yang secure dan healthy.

Monitoring dan Pemeriksaan

Legislation ini juga grant otoritas kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada area operasional guna menjamin bahwa company comply dengan ketentuan safety yang ditetapkan.

Denda dan Hukuman

Organisasi yang breach compliance occupational security akan menerima penalti administrative dan criminal. Hal ini termasuk penalty keuangan, penghentian operasi, hingga legal action berkelanjutan.

Peroleh Assistance Meraih Dokumen SIA Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Anda di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Peroleh Assistance Meraih Dokumen SIA Equipment Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam membantu memperoleh Dokumen Compliance, tim kami ready untuk kolaborasi dengan Company Anda. Segera hubungi tim kami untuk detail lebih lengkap tentang Perizinan Equipment Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bahaya dan Implikasi Legal Menjalankan Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH without SIA Equipment License

Abai terhadap kewajiban inspeksi dan tidak mempunyai dokumen SIA Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius bagi company dan personal yang bertanggung jawab. Adapun sejumlah konsekuensi yang harus diwaspadai.

Company berisiko menerima perintah penghentian operasi dari labor inspector hingga ketentuan testing dan SIA dipenuhi secara lengkap.

Bisa mendapat punishment admin berupa penalty hingga multiple million rupiah sesuai regulasi dalam legislation ketenagakerjaan.

Apabila timbul workplace accident, organisasi menanggung liability legal dan compensation yang lebih besar karena dianggap lalai dalam pemenuhan kewajiban keselamatan.

Organisasi bahaya merasakan decline reputation dan credibility yang may impact trust customer, stakeholder, dan associate.

Perusahaan dapat missing commercial chance karena unable to satisfy qualification construction bid atau kontrak yang mengharuskan kepatuhan K3.

Layanan Jasa Sertifikasi Keselamatan Alat Jib Crane dan Riksa Uji Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Sampel Surat Izin Alat Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Template Resmi Perizinan Operasional Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane

Di KAB. ACEH BESAR,ACEH, hadir pelayanan profesional yang memberikan solusi terpadu dalam administrasi perizinan dan safety management terkait pemanfaatan mesin konstruksi seperti wheel loader. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari layanan ini:

1. Pendampingan Proses Izin

Sebelum mengajukan perizinan, pemilik proyek atau pengguna Jib Crane harus mengetahui standar operasional dan K3 yang harus dipenuhi. Konsultan ahli di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan menyediakan panduan komprehensif mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga pengguna bisa mengorganisir file persyaratan yang wajib dengan metode yang tepat sasaran.

2. Administrasi SIA

Pengurusan dokumen SIA seringkali kompleks dan time-consuming. Dalam layanan ini, tim profesional akan membantu pemilik proyek dalam mengelola serta mendapatkan SIA mengikuti standar pemerintah. Ini dapat mempercepat proses yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional konstruksi.

3. Uji Kelaikan Operasi

Sebelum equipment beroperasi, testing kelayakan harus dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa Jib Crane bekerja sesuai standar dan tidak berisiko terhadap personel di lapangan. Konsultan spesialis di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan mengkoordinasikan proses inspeksi kelayakan ini sehingga pengguna mendapat jaminan bahwa equipment beroperasi safety dan produktif.

4. Dokumen Safety Certificate Equipment

Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat merupakan evidence bahwa Jib Crane telah melewati pemeriksaan keselamatan yang ketat. Tenaga profesional dalam pelayanan akan mendampingi proses administrasi dokumen ini, sehingga klien mendapat kepastian bahwa mesin yang difungsikan mengikuti ketentuan K3 yang berlaku.

Keuntungan Pelayanan Profesional Ini

Penggunaan layanan jasa Administrasi dan Compliance Equipment Jib Crane dan Inspeksi Teknis Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH memberikan multiple benefit yang substansial:

1. Optimalisasi Time dan Cost

Tahapan licensing dan manajemen dokumen-dokumen terkait seringkali time-consuming dan costly. Melalui bantuan pelayanan profesional yang spesialis dalam bidang ini, pemilik proyek dapat menghemat waktu dan meminimalkan cost operational yang tidak essential.

2. Kepastian Keselamatan

Keselamatan personel menjadi concern utama dalam industri konstruksi. Dengan menggunakan layanan jasa yang berfokus pada keselamatan kerja, klien meraih jaminan bahwa semua komponen keamanan telah dievaluasi dan disatisfy.

3. Konsistensi dengan Regulasi

Peraturan dan regulasi terkait occupational safety serta licensing sering berubah-ubah. Konsultan expert dalam jasa akan selalu mengikuti perubahan tersebut dan menjamin bahwa seluruh berkas dan langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan terkini.

4. Dukungan Teknis Berkelanjutan

Layanan tidak berhenti setelah sertifikat didapat. Tenaga ahli akan memberikan dukungan teknis ongoing untuk mengkonfirmasi adherence terhadap standar yang berkelanjutan.

5. Pengawasan dan Inspeksi Terjadwal

Monitoring berkelanjutan terhadap status equipment dan kesesuaian menjadi bagian integral dari pelayanan profesional ini. Pemeriksaan terjadwal akan memastikan bahwa Jib Crane tetap memenuhi standar yang wajib.

6. Training User serta Teknisi

Sebagai nilai tambah, jasa ini menawarkan educational course untuk user dan maintenance staff. Langkah ini mengkonfirmasi bahwa SDM yang terlibat memiliki kompetensi yang adequate.

Berdomisili di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Peroleh Assistance Perizinan dan Sertifikasi Equipment Jib Crane Meraih Izin Resmi Dokumen Operasional Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Dengan bantuan tenaga ahli dalam membantu memperoleh Certificate Equipment, kami siap bekerja sama dengan Company Anda. Immediately contact our team untuk keterangan comprehensive tentang Administrasi Operasional Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane Melalui Jasa Ijinalat.com?

Secara umum proses SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan data teknis
  • Pengamatan objek di lokasi
  • Pencatatan data lapangan
  • Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
  • Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
  • Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
  • Laporan hasil pemeriksaan

Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane

Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah Jib Crane menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.

Tonton Video Proses Riksa Uji Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH oleh HSE.co.id

Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat Jib Crane

Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji Jib Crane

Menyadari kompleksitas proses riksa uji Jib Crane, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:

  • Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
  • Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
  • Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya

Kriteria Kelayakan Jib Crane

Spesifikasi Teknis Alat

Alat Jib Crane harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.

Standar Keselamatan Kerja

Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.

Perawatan dan Pemeliharaan Rutin

Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.

Peran Operator Jib Crane dalam Keselamatan Kerja

Tanggung Jawab Operator

Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.

Teknik Pengoperasian yang Aman

Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.

Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan

Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.

Regulasi dan Peraturan Terkait

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.

Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Jib Crane

Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

KAB. ACEH BESAR,ACEH

Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane dan Riksa Uji Jib Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Tentang KAB. ACEH BESAR,ACEH

.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}5°22′N 95°30′E / 5.367°N 95.500°E / 5.367; 95.500

Kabupaten Aceh Besar (bahasa Aceh: Jawoë: اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 439.048 jiwa.

Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Sagi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh–Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun.

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

DPRK Aceh Besar memiliki 40 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DRPK Aceh Besar yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang menjabat untuk periode 2024-2029 sejak 20 Agustus 2024 dan berasal dari 11 partai politik. Pimpinan DPRK Aceh Besar terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 dijabat oleh Abdul Muchti dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua, Naisabur dari Partai Aceh, dan Muhsin dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II yang menjabat sejak 27 September 2024. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam tiga periode terakhir.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong dengan kode pos 23351-23952 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.225 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 57.956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan sebaran penduduk 129 jiwa/km². Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.

Kabupaten Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, yakni Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya serta Sie rebuh (daging Rebus) dan asam keu eung (asam pedas).

Kesimpulan

SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.