Pembuatan SIA Surat Izin Alat OverHead Crane dan SIO OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN
Definisi SIA dan SIO OverHead Crane?
Dokumen SIA dan SIO merupakan dokumen compliance krusial dalam bidang construction dan industrial. Sertifikat SIA ditujukan bagi organisasi untuk pemanfaatan mesin konstruksi, sementara SIO diberikan kepada individu yang qualified untuk menjalankan equipment. Sertifikat tersebut adalah pondasi dalam meningkatkan keselamatan kerja serta efisiensi operasional perusahaan. Secara Singkat, Perizinan Equipment OverHead Crane merupakan sejenis Sertifikat kelayakan yang diterbitkan berkaitan operasional OverHead Crane kepada organisasi tertentu. Sedangkan SIO (Surat Izin Operator) OverHead Crane merupakan tipe certificate yang diterbitkan menyangkut Ijin Perorangan didalam sebuah perusahaan dalam hal kelayakan mengoperasikan OverHead Crane
Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi bahaya besar terhadap keselamatan kerja. Penerapan peraturan dan standar keselamatan kerja menjadi krusial untuk protect tenaga kerja di lapangan serta memaksimalkan produktivitas pembangunan. Salah satu komponen vital dalam menjaga keselamatan adalah proses perizinan yang mencakup dokumen SIA, Dokumen SILO, dan Dokumen Safety Equipment. Tulisan ini menguraikan secara comprehensive benefit yang dihadirkan oleh layanan jasa Administrasi dan Compliance Machinery OverHead Crane dan Inspeksi Teknis OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN.
Urgensi company mempunyai Perizinan SIA dan SIO OverHead Crane
Dalam industri konstruksi, licensing serta workplace safety bukanlah hal yang boleh dikesampingkan. Seluruh heavy equipment yang difungsikan di construction harus comply dengan regulasi izin dan standar keselamatan kerja yang telah ditentukan oleh regulator. Goalnya menjaga operator, menurunkan probabilitas incident, dan menjaga integritas proyek secara keseluruhan.
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. PER.05/MEN/1985 tentang Equipment Angkat-Angkut
Ketentuan ini menjadi foundation juridical yang manage pemanfaatan machinery seperti wheel loader dalam pembangunan. Berdasarkan regulasi ini, semua equipment harus mengantongi perizinan SIA yang menjamin bahwa machinery satisfy standar technical dan safety yang ditetapkan. Dalam artikel ini, kita akan mendeskripsikan metode service SIA dapat mengoptimalkan administrasi izin ini.
2. Legislation No. 1/1970 tentang Occupational Security
Undang-undang ini menjadi pijakan utama dalam maintaining occupational security di Indonesia. Berdasarkan UU ini, seluruh pembangunan wajib menjalankan standar keselamatan kerja yang ketat. Dalam konteks penggunaan wheel loader, Certificate operational readiness dan Dokumen Safety Equipment memiliki peran penting dalam memastikan bahwa machinery prepared untuk difungsikan tanpa mengancam keselamatan pekerja.
Understanding UU No. 1/1970 tentang Occupational Security
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Workplace Safety adalah foundation legal yang kuat dalam menjamin safety pada workplace, termasuk bagaimana menggunakan OverHead Crane. Legislation ini manage beragam komponen, mulai dari obligation organisasi terhadap security tenaga kerja hingga action yang ditempuh ketika accident atau mishap.
Tanggung Jawab Perusahaan
Legislation ini obligate organisasi untuk guarantee security dan workplace wellness bagi semua employee. Ini termasuk penyediaan perlengkapan keselamatan yang sesuai, education yang wajib, serta workplace environment yang secure dan healthy.
Kontrol dan Audit
Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada regulator untuk conduct monitoring dan pemeriksaan pada area operasional guna menjamin bahwa company comply dengan ketentuan safety yang ditetapkan.
Denda dan Hukuman
Organisasi yang breach compliance workplace safety bisa mendapat sanksi administratif maupun pidana. Aspek ini meliputi fine monetary, stop operational, hingga juridical measure lanjutan.
Raih Dukungan Memperoleh Dokumen SIA OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN
Berdomisili di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN? Raih Dukungan Memperoleh Perizinan Alat Operasional OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam mendampingi meraih Sertifikat Alat, kami siap bekerja sama dengan Perusahaan Anda. Segera hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut tentang Administrasi Operasional OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN
Bahaya dan Implikasi Legal Menjalankan OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN tanpa Memiliki SIA Surat Izin Alat
Neglect obligation testing dan lacking SIA certificate OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius bagi company dan personal yang bertanggung jawab. Here are various consequence yang harus diwaspadai.
Perusahaan berisiko mendapatkan perintah penghentian operasi dari supervisor ketenagakerjaan hingga ketentuan testing dan SIA satisfied completely.
Dapat dikenakan punishment admin berupa penalty hingga multiple million rupiah sesuai provision dalam law ketenagakerjaan.
Jika terjadi kecelakaan kerja, company mengalami responsibility juridical dan reimbursement yang greater karena considered careless dalam pemenuhan kewajiban keselamatan.
Perusahaan berisiko mengalami decline reputation dan credibility yang could affect confidence klien, investor, dan mitra bisnis.
Perusahaan dapat kehilangan peluang bisnis karena incapable fulfilling qualification construction bid atau contract requiring K3 compliance.
Pelayanan Profesional Sertifikasi Keselamatan Alat OverHead Crane dan Pengujian Kelaikan OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN

Sampel Dokumen Surat Izin Alat OverHead Crane dan Lisensi Pengoperasian OverHead Crane
Di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN, terdapat jasa spesialis yang menghadirkan layanan komprehensif dalam proses perizinan dan keselamatan kerja terkait operasional heavy equipment seperti alat berat. Inilah elemen krusial dari jasa komprehensif ini:
1. Bantuan Teknis Administrasi
Sebelum mengurus dokumen resmi, pemilik proyek atau pengguna OverHead Crane wajib memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang harus dipenuhi. Konsultan ahli di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN akan memberikan konsultasi mendalam mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga klien mampu menyiapkan file persyaratan yang wajib dengan cara yang optimal.
2. Proses Perizinan SIA
Administrasi Surat Izin Alat dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Melalui jasa profesional ini, konsultan berpengalaman akan mendampingi klien dalam memproses hingga meraih SIA berdasarkan ketentuan resmi. Ini dapat mempercepat proses yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional konstruksi.
3. Testing Operational Readiness
Sebelum equipment beroperasi, inspeksi readiness harus dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa OverHead Crane beroperasi secara optimal dan tidak berisiko terhadap personel di lapangan. Konsultan spesialis di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN akan mengkoordinasikan proses uji kelaikan operasi ini sehingga pengguna mendapat jaminan bahwa equipment beroperasi safety dan produktif.
4. Dokumen Safety Certificate Equipment
Dokumen Safety K3 Equipment merupakan evidence bahwa OverHead Crane telah memenuhi audit K3 yang menyeluruh. Tim ahli dalam layanan jasa akan membantu dalam pengurusan berkas resmi ini, sehingga pemilik proyek memiliki jaminan bahwa alat yang digunakan memenuhi regulasi safety yang wajib.
Benefit Jasa Komprehensif Ini
Pemanfaatan pelayanan profesional SIA/SILO/Suket K3 Alat OverHead Crane dan Testing Kelaikan OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN memberikan multiple benefit yang substansial:
1. Penghematan Durasi dan Budget
Proses perizinan dan pengurusan file administratif yang dibutuhkan dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan mengandalkan layanan jasa yang expert dalam domain ini, klien mampu save time dan meminimalkan cost operational yang tidak perlu.
2. Assurance Keamanan
Safety operator merupakan fokus primer dalam sektor pembangunan. Dengan menggunakan layanan jasa yang berfokus pada keselamatan kerja, klien meraih jaminan bahwa seluruh elemen safety telah diperhatikan dan dipenuhi.
3. Kesesuaian dengan Peraturan
Standar dan compliance terkait workplace security dan izin operasional frequently updated. Konsultan expert dalam jasa akan continuously monitor perkembangan dan memastikan bahwa setiap dokumen dan prosedur yang diajukan sesuai dengan ketentuan terkini.
4. Support Teknis Comprehensive
Service berkelanjutan setelah izin tercapai. Tim profesional akan memberikan dukungan teknis ongoing untuk mengkonfirmasi adherence terhadap standar yang berkelanjutan.
5. Pemeriksaan oleh Regulator Terjadwal
Pengawasan sustainable terhadap kondisi alat dan compliance merupakan komponen penting dari jasa komprehensif ini. Audit rutin akan mengkonfirmasi bahwa OverHead Crane konsisten dengan regulasi yang diperlukan.
6. Training User serta Teknisi
Sebagai nilai tambah, jasa ini menawarkan educational course untuk user dan maintenance staff. Hal ini memastikan bahwa SDM yang terlibat mempunyai kemampuan yang memadai.
Anda di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN? Peroleh Assistance SIA/SILO/Suket K3 Alat OverHead Crane Mendapatkan SIA Perizinan Equipment OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam mendampingi meraih Dokumen Resmi, kami siap bekerja sama dengan Perusahaan Anda. Langsung kontak konsultan kami untuk informasi lebih lanjut tentang SIA Surat Izin Alat OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN
Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat OverHead Crane dan Surat Izin Operator OverHead Crane Melalui Jasa Ijinalat.com?
Secara umum proses SIA Surat Izin Alat OverHead Crane dan Surat Izin Operator OverHead Crane adalah sebagai berikut :
- Pemeriksaan data teknis
- Pengamatan objek di lokasi
- Pencatatan data lapangan
- Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
- Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
- Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
- Laporan hasil pemeriksaan
Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat OverHead Crane
Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat OverHead Crane melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah OverHead Crane menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.
Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat OverHead Crane sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.
Tonton Video Proses Riksa Uji OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN oleh HSE.co.id
Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat OverHead Crane
Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji OverHead Crane
Menyadari kompleksitas proses riksa uji OverHead Crane, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:
- Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
- Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
- Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.
Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat OverHead Crane dan Surat Izin Operator OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN










Kriteria Kelayakan OverHead Crane
Spesifikasi Teknis Alat
Alat OverHead Crane harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.
Standar Keselamatan Kerja
Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.
Perawatan dan Pemeliharaan Rutin
Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.
Peran Operator OverHead Crane dalam Keselamatan Kerja
Tanggung Jawab Operator
Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.
Teknik Pengoperasian yang Aman
Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.
Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan
Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.
Regulasi dan Peraturan Terkait
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.
Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat OverHead Crane
Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN
Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat OverHead Crane dan Riksa Uji OverHead Crane di KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN
Tentang KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN
.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}3°50′44″S 114°56′46″E / 3.845584°S 114.946019°E / -3.845584; 114.946019
Kabupaten Tanah Laut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pelaihari Kota. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 364.117 jiwa, dengan kepadatan penduduk 100 jiwa/km².
Penulisan nama Tanah Laut sejak zaman kolonial bermacam-macam, misalnya Tanah Lawut, Tanah La'ut, Tanah Laoet. Motto daerah ini adalah Tuntung Pandang (bahasa Banjar) sedangkan maskot fauna daerah adalah "kijang emas".
Sekitar kurun waktu 4000 SM Kebudayaan Barito muncul di sepanjang pesisir Teluk Sarunai purba di Kalimantan Selatan, termasuk di dalamnya dataran yang kini menjadi Kabupaten Tanah Laut masuk ke dalam peradaban tersebut.
Sejak abad ke 6-7 wilayah Tanah Laut telah menjadi bagian wilayah perluasan peradaban Kerajaan Nan Sarunai, kerajaan yang pada awalnya didirikan oleh suku Dayak Maanyan di daerah Amuntai sekitar tahun 242 SM. Kerajaan ini bertahan selama lebih dari 1600 tahun hingga akhirnya runtuh diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin Laksamana Nala sekitar tahun 1358, akibatnya masyarakat Dayak Maanyan pun terpaksa mengungsi ke pedalaman. Kemudian tahun 1360 Kerajaan Majapahit mendirikan kerajaan Kuripan sebagai bawahan di bekas wilayah Nan Sarunai.
Sekitar tahun 1387 wilayah Tanah Laut menjadi bagian dalam kerajaan Negara Dipa yang didirikan Mpu Jatmika sebagai bawahan Majapahit. Negeri ini merupakan peleburan dari kerajaan Kuripan dan Tanjungpuri, dengan pusat pemerintahannya terletak di Amuntai. Tahun 1478 Negara Dipa berubah menjadi Negara Daha.
Selanjutnya pada tahun 1525 wilayah Tanah Laut menjadi bagian dari Kerajaan Banjar dengan Pangeran Samudra sebagai rajanya. Pada tahun 1526 Pangeran Samudra memeluk Islam, lalu mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah. Banjar pun berubah menjadi kesultanan. Tanah Laut menjadi salah satu wilayah teritorial Negara Agung kesultanan Banjar pada sekitar abad ke 15-17, terdiri dari:
Di masa sekitar abad 17 daerah Tabanio merupakan daerah yang strategis dan penting bagi perekonomian Kerajaan Banjar. Daerah ini merupakan daerah lintas perdagangan seperti hubungan ke Jawa, Pesisir Kalimantan, Sulawesi, bahkan Sumatra dan Malaya serta luar Nusantara. Tabanio menjadi penting dari segi perdagangan, angkutan lada, intan, emas, dan hasil hutan yang menghubungkan (transito) Banjarmasin dengan tempat-tempat pelabuhan di Jawa.
Pada tahun 1602 VOC Belanda tiba di Nusantara. VOC mendirikan Benteng Tabanio di sekitar muara Sungai Tabanio sekitar tahun 1789, terkait dengan perjanjian antara Kesultanan Banjar semasa pemerintahan Pangeran Nata Dilaga dan VOC tanggal 6 Juli 1779, dimana VOC mendapatkan konsesi berupa monopoli atas perdagangan di Banjar serta berhak membangun sebuah benteng. Pemicu kehadiran VOC di Tanah Laut adalah potensi perkebunan lada dan perikanan di Tabanio serta tambang emas di Pelaihari. juga penguasaan terhadap rempah-rempah dan tambang batu bara yang ada di Banyu Irang. Sultan Sulaiman menunjuk Pangeran Anta Kesumasebagai kepala Tanah Laut. Pada tahun 1812, Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles menunjuk Alexander Hare sebagai wakil Inggris di Kesultanan Banjar. Ia mendapatkan sebagian wilayah Tanah Laut tepatnya di Maluka (Maluka, Liang Anggang, Kurau, Pulau Lampai, dan Pulau Sari) dari Sultan Banjar dan membangun markas di sana sebagai basis kolonial Inggris di Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah ini disebut-sebut sebagai daerah kaya dengan batubara dan emas. Namun dalam perkembangannya Hare justru menjadikan tempat itu sebagai rumah pribadinya, di mana ia menghabiskan banyak waktunya hanya bersama para haremnya, tanpa mengurus pemerintahan Inggris yang telah diwakilkan padanya. Alexander Hare mendatangkan para buruh imigran penambang timah asal Pulau Bangka dan Belitung ke Tanah Banjar, termasuk Tanah Laut. Mereka dipekerjakan untuk menggarap areal tambang batubara dan emas yang sempat dikuasai Belanda. Kelak para imigran Tiongkok ini akhirnya dikenal sebagai Cina Parit di Kota Pelaihari. Penguasaan Hare atas Maluka berlangsung sampai akhir 1816 yakni saat Inggris meninggalkan Banjarmasin.
Pada tahun 1823 diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam yang salah satu isinya adalah menegaskan kembali wilayah yang berada di daerah Tanah Laut menjadi bagian di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda.
Pihak Hindia Belanda menyebut wilayah di Tanah Laut dengan sebutan Landen Laut (negeri laut/darat laut/tanah laut) dan menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang/tol perdagangan di Kalimantan. Sekitar tahun 1842 Tabanio menjadi salah satu pos utama Belanda sebagai bagian dari zuid en oostkust van borneo/wilayah Pantai Selatan dan Timur Borneo yang berpusat di Banjarmasin. Pos ini dipegang oleh J. F. Mallien.
Tahun 1843 Tabanio dijadikan Afdeeling Tabenio di bawah wilayah Pantai Selatan dan Timur Borneo. Afdeling ini dipegang oleh J. F. Mallien sebagai Posthouder der Landen Laut/Pemegang Pos Tanah Laut dengan Kiai Jaija Negara sebagai petinggi dari pribumi dan di wilayah Plearie (Pelaihari) saat itu memiliki seorang petinggi cina/kapitan cina Tjong Liangseng.
Perkembangan selanjutnya wilayah Landen Laut ini menjadi sebuah distrik yaitu District Tanah Laut. Pada tahun 1848 Distrik Tanah Laut jadi bagian dari wilayah Afdeeling Binnenlanden atau Afdeling Pedalaman di Keresidenan Borneo (Pantai Selatan dan Timur). Pos utamanya di Tabanio dipegang oleh posthouder J. H. van Erp. Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tanggal 27 Agustus 1849, No. 8 dalam Staatsblad (Lembaran Negara Hindia-Belanda) Tahun 1849 no. 40, Tanah Laut masuk dalam Afdeling Borneo Selatan dan Timur (zuid-ooster-afdeeling) beribukota di Banjarmasin.
Tahun 1859 Perang Banjar berkobar di Kalimantan Selatan. Pangeran Hidayat dan Tumenggung Jalil, ditambah Pangeran Antasari (cucu Pangeran Amir) dan beberapa tokoh lain memimpin penyerangan terhadap tambang-tambang dan pos-pos Belanda di Banjar. Tokoh pejuang Kiai Demang Leman serta Haji Buyasin dan Kiai Langlang dari Tanah Laut berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio pada Agustus 1859. Ketika Belanda datang kembali dengan bantuan kapal perang Bone untuk merebut Benteng Tabanio, Haji Buyasin melawannya dengan gigih, sehingga serangan Belanda ini Gagal. Pada bulan Desember 1859 Benteng Haji Buyasin di Takisung diserang secara besar-besaran dan dapat di hancurkan. Haji Buyasin menyingkir ke daerah Pleihari yang akhirnya sampai ke daerah Bati-Bati.
Pada tahun 1860, tepatnya sejak tanggal 11 Juni 1860 Hindia Belanda mengumumkan pembubaran kesultanan Banjar secara sepihak.
Ketertarikan Hindia Belanda di Tanah Laut selain pertanian dan rempah-rempah, terutama adalah karena Tanah Laut adalah salah satu daerah yang luas dan sebagai penghasil emas, besi dan platina. Hasil emasnya bahkan lebih banyak daripada di tempat lain.
Sejak saat diserahkan oleh Sultan Kerajaan Banjar kepada pemerintah Hindia Belanda, wilayah Tanah Laut terbagi menjadi enam belas distrik. Distrik yang luas dan padat penduduk dipimpin oleh seseorang dengan gelar Kiaij (Kiai), sementara wilayah yang lebih kecil dikendalikan oleh Pembukels (Pembakal). Para pemimpin ini bertanggung jawab kepada pemegang pos Belanda di Distrik Tabanio yang saat itu sebagai kota utama/ibu kota.
Pemerintahan dan otoritas sipil kemudian dialihkan Hindia Belanda ke Distrik Plaijharie (Pelaihari), ketika benteng di Tabanio berhasil direbut oleh para pejuang kesultanan Banjar. Distrik Pelaihari awalnya berstatus sebagai distrik kecil yang hanya dipimpin oleh Pembukels, kemudian berkembang menjadi distrik besar. Afdeling Tanah Laut akhirnya hanya terdiri dari tiga distrik yang semuanya dipimpin oleh Kiaij, yaitu: Plaijharie, Maluka dan Satui.
Dalam tahun 1868, Afdeling Tanah-Laut membawahi Distrik Pleiarie, Distrik Maloeka dan Distrik Tabaneo. Kemudian membawahi Distrik Pleiarie, Distrik Tabanio, Distrik Maloeka dan Distrik Satoei. Beberapa tempat penting di wilayah Tanah Laut saat itu antara lain:
Menurut Staatblaad tahun 1875 no. 25 Afdeling Tanah Laut menjadi bagian Afdeeling Martapoera. Sejak tahun 1898, menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178 Tanah Laut menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Martapoera yaitu Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari Distrik Pleihari, Distrik Maluka, Distrik Satui.
Berdasarkan Staadblad tahun 1913 No. 199 dan 279, Pelaihari menjadi Onderafdeling Pleihari dengan ibukota Pleihari di bawah Afdeling Banjarmasin. Afdeling Banjarmasin meliputi wilayah Banyu Irang, Martapura, Tabanio, bagian kanan daerah Sungai Barito, Pulau Petak sampai dengan Laut Jawa.
Tahun 1938 Hindia Belanda menyatukan seluruh administrasi di Kalimantan menjadi satu provinsi bernama Borneo (Gewest Borneo), yang beribukota di Banjarmasin. Dr. Bauke Jan Haga dilantik sebagai gubernur pertamanya. Kemudian tahun 1939 Perang Dunia II dimulai, dan pada tahun 1940 Pusat pemerintahan Belanda di Eropa jatuh ke tangan Jerman NAZI.
Pada tahun 1941 Kekaisaran Jepang memulai penaklukkan Asia Timur Raya. Pada tahun 1942 seluruh Kalimantan dikuasai oleh pasukan Jepang. Armada Jepang kemudian mendirikan markas di Banjarmasin dan Balikpapan. Pasukan yang melalui jalan laut dan mendarat di Jorong adalah yang berasal dari kesatuan Angkatan Laut (Kaigun) yang tiba Pelaihari tanggal 13 Februari 1942 dan terus ke Banjarmasin. Ketika Jepang datang ke Banjarmasin pertahanan Hindia Belanda lemah hingga mudah dikuasai. Surat kabar Kalimantan Raya No. 12 tanggal 19 Maret 1942 memberitakan bahwa pada hari Senin, 9 Februari 1942 semua badan-badan pegawai Belanda sudah tidak ada lagi di kota Pelaihari. Hari itu yang semestinya hari pasar, berubah menjadi sunyi senyap.
Daerah di Tanah Laut yaitu Maluka Pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, dijadikan pemerintah pendudukan Jepang sebagai lapangan terbang dalam rangka Perang Asia Timur Raya. Barisan Kinrohosi dan Romusha dikerahkan Jepang untuk membuat landasan pacu (bandara Maluka), dan bunker-bunker pertahanan. Jepang juga mendirikan pabrik baja dan pabrik kertas di daerah Bajuin.
Pada tahun 1945 Perang Dunia II berakhir dan Jepang pun menyerah kepada Sekutu. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai bagian dari negara yang baru lahir tersebut. Soekarno-Hatta melantik Pangeran Muhammad Noor sebagai gubernur Kalimantan.
Tanah Laut adalah sebuah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar, dengan wilayahnya yang luas dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti hutan beserta isinya, laut dan kekayaan alam di dalamnya dan barang-barang tambang dan galian yang tersimpan di dalam tanah serta kesuburan tanahnya. Potensi cukup besar yang dimiliki oleh Tanah Laut pada waktu itu belum bisa terkelola dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena keadaan yang demikian dan sejalan dengan adanya beberapa kewedanan di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk dijadikan Daswati II, membangkitkan semangat dan keinginan yang kuat bagi tokoh-tokoh dan masyarakat Tanah Laut untuk meningkatkan kewedanannya menjadi Daswati II. Hasrat tersebut pernah disampaikan oleh wakil-wakil LVRI Tanah Laut melalui sebuah resolusi dalam Konverda LVRI se-Kalimantan Selatan di Martapura yang disampaikan oleh Ach. Syairani dan kawan-kawan pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1957 H. Arpan dan kawan-kawan, selaku wakil rakyat Tanah laut yang duduk di DPRD Banjar, memperjuangkan bagi otonom Daswati II Tanah Laut, namun belum juga membuahkan hasil. Kemudian pada tanggal 15 April 1961 bertempat di rumah H. Bakeri, Kepala Kampung Pelaihari, berkumpullah lima orang pemuda yaitu: Atijansyah Noor, Moh. Afham, Materan HB, H. Parhan HB dan EM. Hulaimy bertukar pendapat untuk memperjuangkan kembali kewedanan Tanah Laut menjadi Daswati II.
Tukar pendapat tersebut membuahkan hasil berupa tekad yang kuat memprakarsai untuk menghimpun kekuatan moril maupun material dalam upaya memperjuangkan terwujudnya Daswati II Tanah Laut. Tekad dan prakarsa tersebut dimulai dengan terselenggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961, bertempat di rumah Moh. Afham yang dipimpin oleh materan HB. Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah Panitia Persiapan Penuntut Daswati II Tanah Laut dengan ketua umum Soeparjan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah laut. Untuk terlaksananya tugas pokok tersebut panitia menetapkan lima program kerja, sebagai berikut:
Usaha Panitia Tujuh Belas berhasil dengan terselenggaranya Musyawarah Besar se-Tanah Laut pada tanggal 1-2 Juli 1961 dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya "Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut" yang diketuai H.M.N. Manuar. Pada tanggal 12 Juli 1962, panitia ini menyampaikan memori Tanah Laut kepada Bupati dan Wakil Ketua DPRD GR Banjar, kemudian pada tanggal 6 Agustus 1962, Ketua Seksi A DPRD GR Banjar meninjau Tanah Laut dan dalam sidangnya pada tanggal 3 September 1962 mendukung Tuntutan Tanah Laut untuk dijadikan Daswati II dengan surat keputusan nomor 37/3/DPRDGR/1962, tanggal 3 September 1962.
Dengan terbitnya keputusan DPRD GR Banjar tersebut, Panitia Penyalur terus berusaha mendapat dukungan di tingkat Provinsi, baik melalui Kerukunan Keluarga Tanah Laut (KKTL) di Banjarmasin maupun di DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan.
Atas usaha tersebut maka pada tanggal 26 November 1962 Tim DPRD GR Tingkat Kalimantan Selatan meninjau Tanah Laut, dari hasil kunjungan tersebut DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan mendukung terbentuknya Daswati II Tanah laut dalan bentuk sebuah resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tanggal 11 Desember 1962, nomor 12/DPRDGR/RES/1962.
Sebagai realisasi dari resolusi DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan, Maka DPRD GR RI mengirim Tim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, yaitu Imam Sukarni Handokowijoyo dan tiba di Tanah Laut pada tanggal 2 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum, kemudian melakukan peninjauan ke Kintap dan Ujung Batu serta pertemuan dengan pejabat dan panitia penuntut.
Dalam pertemuan dengan TIM DPRD GR RI Ketua tim menganjurkan agar Panitia Penyalur ditingkatkan menjadi Badan Persiapan, maka pada tanggal 27 Oktober 1963 Panitia Penyalur telah berhasil membentuk "Badan Persiapan Pembentukan Daswati II Tanah laut ", dengan Ketua H. M. N. Manuar. Pada tanggal 31 Oktober 1963 sidang DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada Gubernur untuk menunjuk Penguasa Daerah bagi Tapin, Tabalong dan Tanah Laut.
Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan serah terima kekuasaan kewedanan Tanah Laut dengan Bupati Banjar yang selanjutnya tanggal 9 September 1964 diresmikan berdirinya Kantor Persiapan Tingkat II Tanah Laut oleh Bapak Gubernur sekaligus melantik GT. M. Taberi sebagai kepala Kantor Persiapan.
Pada tanggal 24 April 1965 Badan persiapan yang ada diperbaharui dalam suatu musyawarah bertempat di Gedung Bioskop Sederhana Pelaihari yang dipimpin oleh A. Wahid dan berhasil menyusun Badan Persiapan Tingkat II yang baru dengan Ketua Umum R. Sugiarto dan Sekretaris Umum adalah A. Miskat.
Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965, Badan Persiapan mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah di ambang pintu.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Daswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DR. Soemarno.
Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya.
Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20 BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS dengan batas–batas administratif sebagai berikut :
Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km². Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.
Berikut daftar Pelaksana Tugas Bupati yang menggantikan Bupati petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.
Di Kabupaten ini ada 2 (dua) kelembagaan penting yang membentuk Pemerintahan Daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik, yaitu Kepala Daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karier yang terdiri dari perangkat daerah (Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain).
Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, 5 kelurahan, dan 130 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 344.730 jiwa dengan luas wilayah 3.631,35 km² dan sebaran penduduk 95 jiwa/km².
Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah penduduk mencapai 324.283 jiwa, terdiri dari 166.526 jiwa laki-laki dan 157.757 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 89 jiwa/km² pada tahun 2016. Adapun penduduk Tanah Laut menurut kecamatan 2010 yakni :
Penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi etnis Banjar dan Jawa. Selain itu terdapat pula etnis Madura, Sunda, Bugis, Makassar Tionghoa (Orang Cina Parit) dan lain-lain. Adapun keseluruhan suku bangsa yang ada di kabupaten ini antara lain:
Dapatkan SIA Surat Izin Alat OverHead Crane dan Surat Izin Operator OverHead Crane di:
-
KAB. SERDANG BEDAGAI,SUMATERA UTARA
-
KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN,SUMATERA SELATAN
-
KAB. ACEH JAYA,ACEH
-
KAB. DOGIYAI,PAPUA
-
KAB. SINTANG,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. MUNA,SULAWESI TENGGARA
-
KOTA TEBING TINGGI,SUMATERA UTARA
-
KAB. BANTUL,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KOTA TIDORE KEPULAUAN,MALUKU UTARA
-
KAB. LUWU,SULAWESI SELATAN
-
KAB. SAMOSIR,SUMATERA UTARA
-
KAB. SEKADAU,KALIMANTAN BARAT
-
KOTA MOJOKERTO,JAWA TIMUR
-
KAB. HULU SUNGAI UTARA,KALIMANTAN SELATAN
-
KOTA JAYAPURA,PAPUA
-
KAB. BELU,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. TRENGGALEK,JAWA TIMUR
-
KAB. TOJO UNA UNA,SULAWESI TENGAH
-
KAB. KAMPAR,RIAU
-
KAB. KEPULAUAN SULA,MALUKU UTARA
-
KAB. TANAH DATAR,SUMATERA BARAT
-
KAB. BOVEN DIGOEL,PAPUA
-
KAB. BANTAENG,SULAWESI SELATAN
-
KAB. PESISIR BARAT,LAMPUNG
-
KOTA SORONG,PAPUA BARAT
-
KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
-
KOTA TANGERANG SELATAN,BANTEN
-
Kabupaten Mappi,Papua Selatan
-
KAB. BUTON SELATAN,SULAWESI TENGGARA
-
KOTA SAMARINDA,KALIMANTAN TIMUR
Kesimpulan
SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.