Pembuatan SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Pengertian SIA dan SIO Jib Crane?

Dokumen SIA dan SIO merupakan dokumen compliance krusial dalam sektor pembangunan dan manufacturing. Sertifikat SIA ditujukan bagi organisasi untuk penggunaan alat angkut dan alat angkat, sementara sertifikat SIO ditujukan bagi operator yang layak mengoperasikan alat tersebut. Sertifikat tersebut adalah pondasi dalam memperbaiki occupational security serta efisiensi operasional perusahaan. Secara Singkat, Perizinan Equipment Jib Crane merupakan jenis dokumen compliance yang diberikan menyangkut izin pemakaian Jib Crane kepada sebuah perusahaan. Sementara dokumen SIO Jib Crane merupakan sejenis Sertifkat yang diberikan menyangkut Otorisasi Personal di organisasi dalam hal kualifikasi menggunakan Jib Crane

Area pembangunan merupakan domain yang mengandung hazard signifikan terhadap occupational security. Implementasi regulasi serta ketentuan K3 menjadi penting guna melindungi pekerja di lapangan serta memaksimalkan produktivitas pembangunan. Salah satu komponen vital dalam menjaga keselamatan adalah proses perizinan yang termasuk perizinan equipment, Surat Izin Laik Operasi (SILO), dan Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat. Artikel ini akan membahas secara rinci kemudahan yang ditawarkan oleh layanan jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane dan Inspeksi Teknis Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT.

Pentingnya perusahaan memiliki Perizinan SIA dan SIO Jib Crane

Pada bidang construction, administrasi dan occupational security bukanlah hal yang bisa diremehkan. Semua mesin konstruksi yang digunakan dalam proyek konstruksi harus satisfy ketentuan licensing dan standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Goalnya menjaga operator, menurunkan probabilitas incident, dan mempertahankan kualitas pembangunan.

1. Regulasi Menaker RI PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

Ketentuan ini menjadi foundation juridical yang mengelola operasional heavy equipment seperti equipment konstruksi dalam construction project. Di bawah peraturan ini, seluruh alat berat harus mengantongi perizinan SIA yang menjamin bahwa machinery satisfy standar technical dan safety yang ditetapkan. Di tulisan ini, kita akan menjelaskan bagaimana layanan jasa SIA dapat memudahkan proses perizinan ini.

2. Legislation No. 1/1970 tentang Workplace Safety

UU ini merupakan landasan primer dalam menjaga keselamatan kerja di Indonesia. Di bawah undang-undang ini, seluruh pembangunan wajib menjalankan standar keselamatan kerja yang ketat. Di situasi pemanfaatan equipment, Dokumen SILO dan Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat memiliki role vital dalam mengkonfirmasi bahwa equipment ready untuk operasional tanpa membahayakan safety operator.

Memahami Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Occupational Security

Legislation No. 1 Year 1970 tentang Occupational Security menjadi dasar juridical yang kuat dalam memastikan keselamatan di tempat kerja, termasuk metode mengoperasikan Jib Crane. UU ini mengelola multiple elemen, mulai dari responsibility company untuk safety employee hingga action yang ditempuh ketika accident atau accident.

Company Obligation

UU ini mengharuskan company untuk ensure safety dan occupational health bagi semua employee. Ini termasuk provision equipment security yang sesuai, pelatihan yang diperlukan, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Monitoring dan Pemeriksaan

UU ini juga menganugerahkan authority kepada otoritas untuk menjalankan kontrol dan inspeksi terhadap tempat kerja guna menjamin bahwa company comply dengan ketentuan safety yang ditetapkan.

Denda dan Hukuman

Company yang violate regulasi workplace safety bisa mendapat penalti administrative dan criminal. Ini mencakup denda finansial, cease activity, hingga juridical measure lanjutan.

Peroleh Assistance Meraih SIA Surat Izin Alat Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Berdomisili di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT? Peroleh Assistance Meraih Perizinan Alat Operasional Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam membantu memperoleh Dokumen Compliance, tim kami ready untuk kolaborasi dengan Company Anda. Langsung kontak konsultan kami untuk detail lebih lengkap tentang SIA Surat Izin Alat Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Bahaya dan Implikasi Legal Menggunakan Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT tanpa Memiliki SIA Surat Izin Alat

Mengabaikan kewajiban riksa uji dan tidak memiliki Surat Izin Alat (SIA) Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius bagi perusahaan dan individu yang bertanggung jawab. Berikut beberapa implikasi yang perlu diperhatikan.

Organisasi terancam memperoleh instruksi stop operational dari supervisor ketenagakerjaan hingga persyaratan riksa uji dan SIA fulfilled comprehensively.

Dapat dikenakan penalti administrative berupa fine hingga puluhan juta rupiah sesuai provision dalam law ketenagakerjaan.

Ketika muncul occupational incident, organisasi menanggung tanggung jawab hukum dan kompensasi yang lebih besar karena dianggap lalai dalam fulfillment safety obligation.

Organisasi bahaya merasakan decline reputation dan credibility yang could affect confidence customer, stakeholder, dan associate.

Company bisa kehilangan peluang bisnis karena unable to satisfy requirement project tender atau agreement mandating safety adherence.

Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane dan Inspeksi Teknis Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Contoh SIA Perizinan Alat Berat Jib Crane dan SIO Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Sampel Dokumen Perizinan Operasional Jib Crane dan SIO Jib Crane

Di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT, hadir pelayanan profesional yang memberikan solusi terpadu dalam administrasi perizinan dan safety management terkait pemanfaatan mesin konstruksi seperti alat berat. Inilah elemen krusial dari jasa komprehensif ini:

1. Bantuan Teknis Administrasi

Sebelum mengurus dokumen resmi, user atau operator Jib Crane perlu memahami standar operasional dan K3 yang harus dipenuhi. Layanan jasa di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT akan memberikan konsultasi mendalam mengenai standar yang diperlukan, sehingga pengguna bisa mengorganisir dokumen-dokumen yang diperlukan dengan cara yang optimal.

2. Administrasi SIA

Proses pengurusan SIA dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Melalui jasa profesional ini, konsultan berpengalaman akan mengassist pengguna dalam mengurus dan memperoleh SIA sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional konstruksi.

3. Inspeksi Kelayakan Fungsi

Sebelum mesin konstruksi difungsikan, testing kelayakan harus dilakukan untuk menjamin agar Jib Crane beroperasi secara optimal dan tidak berisiko terhadap personel di lapangan. Konsultan spesialis di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT akan mengelola tahapan inspeksi kelayakan ini sehingga klien memperoleh kepastian bahwa equipment beroperasi safety dan produktif.

4. Dokumen Safety Certificate Equipment

Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat merupakan bukti bahwa Jib Crane telah melewati pemeriksaan keselamatan yang ketat. Tenaga profesional dalam pelayanan akan membantu dalam pengurusan sertifikat ini, sehingga pemilik proyek memiliki jaminan bahwa equipment yang dioperasikan sesuai regulasi safety yang wajib.

Manfaat Kemudahan Layanan Ini

Utilisasi jasa spesialis SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane dan Riksa Uji Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT menghadirkan berbagai keuntungan penting:

1. Penghematan Durasi dan Budget

Proses perizinan dan pengurusan berkas yang diperlukan dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Melalui bantuan pelayanan profesional yang expert dalam domain ini, pemilik proyek dapat menghemat waktu dan meminimalkan cost operational yang tidak essential.

2. Jaminan Safety

Keamanan pekerja adalah prioritas utama dalam industri konstruksi. Dengan menggunakan layanan jasa yang concentrate pada workplace security, pemilik proyek dapat memiliki kepastian bahwa setiap aspek terkait keselamatan telah diperhatikan dan dipenuhi.

3. Compliance terhadap Ketentuan

Ketentuan serta aturan terkait keselamatan kerja dan perizinan seringkali mengalami perubahan. Tim ahli dalam layanan jasa akan continuously monitor perkembangan dan menjamin bahwa seluruh berkas dan tahapan yang diproses align dengan peraturan ter-update.

4. Bantuan Engineering Menyeluruh

Layanan tidak berhenti setelah dokumen diperoleh. Konsultan expert akan menyediakan support engineering sustainable untuk menjamin kesesuaian operational yang berkelanjutan.

5. Pengawasan dan Inspeksi Berkala

Monitoring berkelanjutan terhadap status equipment dan kesesuaian menjadi bagian integral dari pelayanan profesional ini. Inspeksi berkala akan mengkonfirmasi bahwa Jib Crane terus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Training User serta Teknisi

Sebagai benefit ekstra, layanan ini juga menyediakan educational course untuk user dan maintenance staff. Hal ini memastikan bahwa personel yang bertugas memiliki kompetensi yang adequate.

Berdomisili di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT? Peroleh Assistance SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane Memperoleh Sertifikat Dokumen Operasional Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam mendampingi meraih Sertifikat Alat, we are prepared untuk partnership dengan Company Anda. Langsung kontak konsultan kami untuk informasi lebih lanjut tentang Perizinan Equipment Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane Melalui Jasa Ijinalat.com?

Secara umum proses SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan data teknis
  • Pengamatan objek di lokasi
  • Pencatatan data lapangan
  • Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
  • Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
  • Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
  • Laporan hasil pemeriksaan

Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane

Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah Jib Crane menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.

Tonton Video Proses Riksa Uji Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT oleh HSE.co.id

Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat Jib Crane

Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji Jib Crane

Menyadari kompleksitas proses riksa uji Jib Crane, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:

  • Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
  • Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
  • Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya

Kriteria Kelayakan Jib Crane

Spesifikasi Teknis Alat

Alat Jib Crane harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.

Standar Keselamatan Kerja

Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.

Perawatan dan Pemeliharaan Rutin

Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.

Peran Operator Jib Crane dalam Keselamatan Kerja

Tanggung Jawab Operator

Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.

Teknik Pengoperasian yang Aman

Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.

Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan

Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.

Regulasi dan Peraturan Terkait

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.

Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Jib Crane

Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Jib Crane dan Surat Izin Operator Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Jib Crane dan Riksa Uji Jib Crane di KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Tentang KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT

Kabupaten Kapuas Hulu adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Putussibau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 29.842,03 km² (20% luas Provinsi Kalimantan Barat) dan berpenduduk 253.740 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, dan sebanyak 274.915 jiwa pada pertengahan 2024.

Sekitar tahun 1823, Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Selimbau. Belanda segera melakukan janjian dengan Kerajaan Selimbau. Perjanjian tersebut menegaskan kedaulatan dari Kerajaan Selimbau. Adapun isi dari perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut:

Sebelum ada kontrak dengan pemerintah Hindia-Belanda yang berkedudukan di Kota Sintang, wilayah Hulu Negeri Silat sebagian berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Melalui kontrak yang tertuang dalam surat persaksian perang Raja Negeri Selimbau, maka tidak diragukan bahwa semua wilayah Kapuas Hulu takluk di bawah kekuasaan Raja Negeri Selimbau.

Pada masa pemerintahan Sri Paduka Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Surya Negara, Kerajaan Selimbau kedatangan seorang utusan Belanda yang adalah seorang Asisten Residen Sintang yang bernama Cettersia. Utusan Belanda tersebut datang dengan maksud meminta izin kepada Raja Selimbau untuk menebang kayu yang akan digunakan untuk membangun benteng di daerah Sintang. Keseluruhan hasil kayu tersebut sebanyak 10% akan dibagikan kepada Raja Negeri Selimbau. Permohonan izin tersebutpun disetujui.

Dengan mengetahui banyaknya sumber daya alam yang ada di wilayah Kapuas Hulu, maka pemerintah Hindia-Belanda terus berupaya menempatkan dan menambah kekuatan militernya di daerah-daerah potensial dan yang transportasinya lancar. Pemerintah Hindia-Belanda mulai mengintervensi sistem pemerintahan kerajaan di wilayah Kapuas Hulu melalui politik “adu domba”. Dengan menjalankan politik “adu domba” dan kekuatan militer, pemerintah Hindia-Belanda di Kapuas Hulu semakin leluasa menindas rakyat dan menguras kekayaan alamnya.

Raja Selimbau tidak mampu mengendalikan pemerintahannya secara utuh sebab Belanda selalu mencampuri setiap keputusan yang dibuat oleh raja. Dalam tahun 1925, setelah Panembahan Haji Gusti Usman mangkat yang juga menandai berakhirnya kedaulatan Kerajaan Selimbau, pemerintah Hindia-Belanda dapat menguasai wilayah Kapuas Hulu secara utuh.

Jepang masuk ke wilayah Kapuas Hulu pada tahun 1942 dengan membuka pertambangan batu bara di bagian hulu sungai Tebaung dan sungai Mentebah. Pada masa itu, wilayah Kalimantan Barat dipimpin oleh Abang Oesman, K.Kastuki dan Honggo. Pada masa awal kedatangannya, Jepang disambut dengan baik dengan harapan akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Tetapi pada kenyataannya, Jepang bahkan tidak lebih baik dari Belanda. Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia demi kepentingan sepihak. Melihat ketimpangan ini, banyak rakyat yang melakukan perlawanan terhadap Jepang.

Pada masa Jepang seluruh wilayah Kalimantan berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang Borneo Menseibu Coka yang berpusat di Banjarmasin, sedangkan untuk Kalimantan Barat berstatus "Minseibu Syuu".

Berdasarkan Keputusan Gabungan Kerajaan-Kerajaan Borneo Barat pada tanggal bulan tahun 22 Oktober 1946 Nomor 20L, wilayah Kalimantan Barat terbagi kedalam 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja. Wilayah Kapuas Hulu termasuk salah satu wilayah Neo Swapraja. Dengan dukungan Besluit Luitenant Gouveneur General Nomor 8 tanggal 2 Maret 1948 yang berisi pengakuan Belanda terhadap status Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa dengan pemerintahan sendiri beserta sebuah dewan Kalimantan Barat, maka pada tahun 1948, melalui Surat Keputusan Nomor 161 tanggal 10 Mei 1948 Presiden Kalimantan Barat membentuk suatu ikatan federasi dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).

Dengan adanya tuntutan rakyat, DKIB yang dipandang sebagai peninggalan pemerintah Belanda, kemudian dihapuskan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), daerah Kalimantan Barat berstatus sebagai daerah bagian yang terdiri dari Dayak Besar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Banjar. Setelah bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 dibentuklah Pemerintahan Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau. Bupati pertama yang menjabat adalah J. C. Oevang Oeray (1951-1955).

Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50° Lintang Utara sampai 1,40° Lintang Selatan dan antara 111,40° Bujur Timur sampai 114,10° Bujur Timur. Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ±240 km dan melebar dari Utara ke Selatan ±126,70 km. Kabupaten Kapuas Hulu pun merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari ibu kota provinsi Pontianak adalah ±657 Km melalui jalan darat, ±842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan ± 1,10 jam penerbangan udara. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km².

Oleh karena wilayahnya yang dilalui garis khatulistiwa, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan pengaruh ekuatorial yang kuat yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah ini cenderung konstan antara 23°–34 °C di wilayah dataran rendah dan kurang dari 25 °C di wilayah dataran tinggi. Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan relatif yang juga tinggi antara 70%–90%.

Bupati merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Kalimantan Barat atas wilayah Kapuas Hulu. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Kapuas Hulu ialah Fransiskus Diaan, dengan wakil bupati Wahyudi Hidayat. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Kapuas Hulu 2020, untuk periode tahun 2021-2024. Fransiskus dan Wahyu dilantik oleh gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, pada 26 Februari 2021 di Kantor gubernur Kalimantan Barat.

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, dan 278 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 237.599 jiwa dengan luas wilayah 29.842,00 km² dan sebaran penduduk 8 jiwa/km².

Sebagian besar penduduk kabupaten Kapuas Hulu berasal dari suku bangsa Dayak dan Melayu. Suku Dayak sendiri terdiri dari beberapa sub suku, yakni Dayak Iban, Dayak Kayan Mendalam, Dayak Embaloh, Dayak Taman, dan Dayak Kantuk. Selain itu, suku pendatang lain seperti Jawa, Bugis, Sunda, Batak, Tionghoa dan beberapa suku lain juga ada di Kapuas Hulu. Pengaruh budaya Dayak dan Melayu sangat kuat di Kapuas Hulu, sehingga tradisi-tradisi suku tersebut memengaruhi adat istiadat Kapuas Hulu.

Kebudayaan Melayu yang terdapat di Kapuas Hulu seperti tarian Jepin, Syair, Pantun, Qasidah dan juga Hadrah, yang sering diadakan pada upacara adat dan pesta perkawinan. Sementara untuk suku Dayak, budaya yang ada di Kapuas Hulu yakni budaya Ngajat dan Sandauari dan Gawai Kenalang dari Dayak Iban, kemudian budaya Baranangis dan Nyonjoan dari Dayak Embaloh. Ada juga budaya Bejande, Betimang dan Bedudu dari Dayak Kantuk, kemudian budaya Mandung dari Dayak Taman, dan Dange’ dari Dayak Kayan Mendalam.

Penduduk kabupaten Kapuas Hulu memiliki beragam agama dan kepercayaan, dengan mayoritas menganut agama Islam. Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Kapuas Hulu yang menganut agama Islam sebanyak 59,50%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan dengan jumlah signifikan yakni 40,22% dengan mayoritas Katolik sebanyak 32,04%, dan selebihnya Protestan sebanyak 8,18%. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 0,12%, kemudian Konghucu sebanyak 0,10%, dan Hindu serta kepercayaan sebanyak 0,05%. Untuk sarana rumah ibadah masing-masing agama, terdapat 245 masjid, 311 musala, 294 gereja Katolik, dan 210 gereja Protestan.

Hasil hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan Putussibau dan Semitau jadi andalan utama roda perekonomian Kapuas Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat yang terbagi dalam tiga kelompok, meranti, rimba campuran dan kayu indah.

Di sektor perikanan, Kapuas Hulu tergolong habitat puluhan jenis ikan hias, seperti arwana dan ulanguli. Habitat ikan ini hanya ada di dalam Danau Sentarum. Di kawasan lain seperti kawasan hulu sungai Kapuas, Embaloh, Mendalam dan Sibau dengan hasil seperti ikan jelawat, semah, toman, tengadak, belida, lais, entokan dan baung.

Transportasi utama menuju dan dari Kabupaten Kapuas Hulu yakni melalui darat dan udara. Transportasi udara, kabupaten Kapuas Hulu memiliki sebuah lapangan terbang atau bandara yang terletak di kelurahan Kedamin Hulu, kecamatan Putussibau Selatan, yakni Bandara Pangsuma. Bandara ini menjadi pintu masuk utama ke Kapuas Hulu. Bandara Pangsuma memiliki Panjang Landasan/Arah/PCN: 1.004 x 23 m / 10-28 / 5 FCZU, dan termasuk bandara Kelas IV dengan kemampuan daya tampung untuk pesawat jenis DHC-6. Luas terminal Domestik bandar ini sekitar 240 m2.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki klub sepak bola, yaitu Persatuan Sepakbola Kapuas Hulu (PSKH). Persatuan Sepak bola Kapuas Hulu saat ini berada di Divisi 1 Liga Amatir Indonesia.

Secara geografis, sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu masih terdiri dari hutan, yang di dalamnya terdapat beragama jenis pohon dan tumbuh-tumbuhan. Sektor pariwisata di Kapuas Hulu bergerak di bidang budaya dan peninggalan sejarah, serta beberapa wisata alam. Wisata yang ada di Kapuas Hulu diantaranya:

Kesimpulan

SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.