Proses Administrasi Perizinan Equipment Motor Grader dan SIO Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Apa itu SIA dan SIO Motor Grader?

Perizinan SIA serta SIO merupakan certificate vital dalam dunia industri dan konstruksi. Dokumen SIA dikeluarkan untuk company untuk pemanfaatan mesin konstruksi, sementara dokumen SIO dikeluarkan untuk perorangan yang kompeten dalam menggunakan mesin. Sertifikat tersebut adalah pondasi dalam mengoptimalkan workplace safety serta performance organisasi. Secara Singkat, Perizinan Equipment Motor Grader merupakan sejenis Sertifikat kelayakan yang dikeluarkan terkait penggunaan Motor Grader kepada sebuah perusahaan. Adapun sertifikat SIO Motor Grader merupakan sejenis Sertifkat yang diberikan menyangkut Lisensi Individual dalam company dalam hal kualifikasi menggunakan Motor Grader

Sektor construction adalah bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap workplace safety. Aplikasi aturan dan compliance safety menjadi vital dalam menjaga operator di lapangan serta mengoptimalkan efisiensi proyek konstruksi. Komponen penting dalam menjaga keselamatan adalah proses perizinan yang melibatkan Surat Izin Alat (SIA), Surat Izin Laik Operasi (SILO), dan Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat. Tulisan ini menguraikan secara comprehensive benefit yang dihadirkan oleh layanan jasa Perizinan dan Sertifikasi Equipment Motor Grader dan Riksa Uji Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH.

Krusialnya organisasi memperoleh Dokumen SIA serta SIO Motor Grader

Pada bidang construction, licensing serta workplace safety bukanlah hal yang boleh dikesampingkan. Semua mesin konstruksi yang difungsikan di construction harus comply dengan regulasi izin dan ketentuan workplace safety yang telah ditentukan oleh regulator. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja, mengurangi risiko kecelakaan, dan menjaga integritas proyek secara keseluruhan.

1. Regulasi Menaker RI PER.05/MEN/1985 tentang Alat Lifting dan Transport

Regulasi ini adalah landasan legal yang mengatur penggunaan alat berat seperti alat berat dalam construction project. Berdasarkan regulasi ini, semua equipment harus memiliki Surat Izin Alat (SIA) yang menyatakan bahwa alat tersebut comply dengan ketentuan engineering dan security yang ditetapkan. Dalam artikel ini, kita akan menguraikan cara pelayanan profesional SIA dapat mempermudah tahapan licensing ini.

2. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU ini merupakan landasan primer dalam mempertahankan workplace safety di Indonesia. Under legislation ini, semua construction project wajib mengimplementasikan ketentuan workplace safety yang ketat. Dalam konteks penggunaan wheel loader, Surat Izin Laik Operasi (SILO) dan Certificate K3 Machinery memiliki peran penting dalam memastikan bahwa alat tersebut siap digunakan tanpa mengganggu security tenaga kerja.

Mengerti Legislation No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU No. 1/1970 tentang Workplace Safety adalah foundation legal yang kuat dalam memastikan keselamatan di tempat kerja, termasuk cara memanfaatkan Motor Grader. UU ini mengelola multiple elemen, mulai dari obligation organisasi terhadap security tenaga kerja hingga langkah yang dilakukan saat incident atau accident.

Tanggung Jawab Perusahaan

Legislation ini obligate organisasi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan mereka. Ini termasuk penyediaan perlengkapan keselamatan yang sesuai, training yang dibutuhkan, serta workplace environment yang secure dan healthy.

Monitoring dan Pemeriksaan

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada regulator untuk conduct monitoring dan audit terhadap workplace guna memastikan bahwa perusahaan adhere terhadap regulasi security yang ditetapkan.

Sanksi dan Penalti

Perusahaan yang melanggar ketentuan occupational security akan menerima punishment admin serta juridical. Hal ini termasuk penalty keuangan, stop operational, hingga legal action berkelanjutan.

Raih Dukungan Memperoleh SIA Surat Izin Alat Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Anda di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Dapatkan Bantuan Mendapatkan Dokumen SIA Equipment Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Dengan bantuan konsultan expert dalam mendampingi meraih Certificate Equipment, kami siap bekerja sama dengan Organisasi Anda. Segera hubungi tim kami untuk keterangan comprehensive tentang Perizinan Equipment Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bahaya dan Implikasi Legal Menjalankan Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH tanpa mempunyai Dokumen SIA

Neglect obligation testing dan tidak memiliki Surat Izin Alat (SIA) Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH may result in serious implication bagi company dan personal yang bertanggung jawab. Berikut beberapa implikasi yang harus diwaspadai.

Perusahaan berisiko mendapatkan perintah penghentian operasi dari supervisor ketenagakerjaan hingga requirement inspection dan SIA dipenuhi secara lengkap.

Bisa mendapat punishment admin berupa penalty hingga puluhan juta rupiah sesuai regulasi dalam legislation ketenagakerjaan.

Apabila timbul workplace accident, perusahaan menghadapi liability legal dan compensation yang more significant due to negligence dalam satisfaction security requirement.

Perusahaan berisiko mengalami decline reputation dan credibility yang could affect confidence client, investor, dan business partner.

Perusahaan dapat lose business opportunity karena incapable fulfilling requirement project tender atau contract requiring K3 compliance.

Pelayanan Profesional Perizinan Alat Berat Motor Grader dan Pengujian Kelaikan Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Template Dokumen SIA Perizinan Alat Berat Motor Grader dan Surat Izin Operator Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Contoh SIA Surat Izin Alat Motor Grader dan Lisensi Pengoperasian Motor Grader

Di KAB. ACEH BESAR,ACEH, terdapat jasa spesialis yang menghadirkan layanan komprehensif dalam administrasi perizinan dan safety management terkait penggunaan alat berat seperti equipment konstruksi. Adapun komponen utama dari pelayanan profesional ini:

1. Pendampingan Proses Izin

Sebelum mengurus dokumen resmi, pemilik proyek atau pengguna Motor Grader harus mengetahui persyaratan teknis dan keselamatan yang harus dipenuhi. Tim profesional di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan menyediakan panduan komprehensif mengenai standar yang diperlukan, sehingga pengguna bisa mengorganisir file persyaratan yang wajib dengan cara yang optimal.

2. Administrasi SIA

Pengurusan dokumen SIA seringkali kompleks dan time-consuming. Dalam layanan ini, tim profesional akan mendampingi klien dalam mengelola serta mendapatkan SIA mengikuti standar pemerintah. Ini dapat mempercepat proses yang dibutuhkan untuk mengawali pekerjaan lapangan.

3. Testing Operational Readiness

Sebelum equipment beroperasi, uji kelaikan operasi harus dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa Motor Grader beroperasi secara optimal dan tidak berisiko terhadap personel di lapangan. Tim profesional di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan mengelola tahapan inspeksi kelayakan ini sehingga klien memperoleh kepastian bahwa alat yang digunakan aman dan efisien.

4. Dokumen Safety Certificate Equipment

Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat merupakan konfirmasi bahwa Motor Grader telah melewati pemeriksaan keselamatan yang ketat. Tim ahli dalam layanan jasa akan mengassist pengelolaan berkas resmi ini, sehingga pemilik proyek memiliki jaminan bahwa alat yang digunakan memenuhi ketentuan K3 yang berlaku.

Keuntungan Pelayanan Profesional Ini

Utilisasi jasa spesialis Perizinan dan Sertifikasi Alat Motor Grader dan Testing Kelaikan Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH memiliki sejumlah manfaat yang signifikan:

1. Optimalisasi Time dan Cost

Tahapan licensing dan manajemen berkas yang diperlukan dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan mengandalkan layanan jasa yang ahli di area ini, pemilik proyek dapat menghemat waktu dan meminimalkan cost operational yang tidak diperlukan.

2. Jaminan Safety

Safety operator merupakan fokus primer dalam bidang construction. Memanfaatkan jasa konsultan yang berfokus pada keselamatan kerja, klien meraih jaminan bahwa semua komponen keamanan telah diperhatikan dan dipenuhi.

3. Compliance terhadap Ketentuan

Ketentuan serta aturan terkait workplace security dan izin operasional sering berubah-ubah. Konsultan expert dalam jasa akan senantiasa update dengan revisi dan menjamin bahwa seluruh berkas dan langkah yang dilakukan konsisten dengan regulasi terbaru.

4. Support Teknis Comprehensive

Layanan tidak berhenti setelah izin tercapai. Tim profesional akan memberikan dukungan teknis berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian operational yang berkesinambungan.

5. Pemeriksaan oleh Regulator Terjadwal

Pengawasan sustainable terhadap kondisi alat dan compliance adalah elemen krusial dari pelayanan profesional ini. Inspeksi berkala akan mengkonfirmasi bahwa Motor Grader tetap memenuhi standar yang berlaku.

6. Edukasi Pengguna dan Perawatan

Sebagai benefit ekstra, pelayanan ini menghadirkan training program untuk operator dan teknisi maintenance. Langkah ini mengkonfirmasi bahwa personel yang bertugas mempunyai kemampuan yang memadai.

Berada di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Peroleh Assistance SIA/SILO/Suket K3 Alat Motor Grader Mendapatkan SIA Surat Izin Alat Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Didukung tim profesional dalam mengassist mendapatkan Certificate Equipment, kami siap bekerja sama dengan Perusahaan Anda. Segera hubungi tim kami untuk keterangan comprehensive tentang Perizinan Equipment Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat Motor Grader dan Surat Izin Operator Motor Grader Melalui Jasa Ijinalat.com?

Secara umum proses SIA Surat Izin Alat Motor Grader dan Surat Izin Operator Motor Grader adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan data teknis
  • Pengamatan objek di lokasi
  • Pencatatan data lapangan
  • Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
  • Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
  • Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
  • Laporan hasil pemeriksaan

Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Motor Grader

Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Motor Grader melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah Motor Grader menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat Motor Grader sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.

Tonton Video Proses Riksa Uji Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH oleh HSE.co.id

Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat Motor Grader

Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji Motor Grader

Menyadari kompleksitas proses riksa uji Motor Grader, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:

  • Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
  • Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
  • Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Motor Grader dan Surat Izin Operator Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya

Kriteria Kelayakan Motor Grader

Spesifikasi Teknis Alat

Alat Motor Grader harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.

Standar Keselamatan Kerja

Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.

Perawatan dan Pemeliharaan Rutin

Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.

Peran Operator Motor Grader dalam Keselamatan Kerja

Tanggung Jawab Operator

Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.

Teknik Pengoperasian yang Aman

Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.

Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan

Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.

Regulasi dan Peraturan Terkait

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.

Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Motor Grader

Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Motor Grader dan Surat Izin Operator Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

KAB. ACEH BESAR,ACEH

Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Motor Grader dan Riksa Uji Motor Grader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Tentang KAB. ACEH BESAR,ACEH

.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}5°22′N 95°30′E / 5.367°N 95.500°E / 5.367; 95.500

Kabupaten Aceh Besar (bahasa Aceh: Jawoë: اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 439.048 jiwa.

Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Sagi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh–Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun.

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

DPRK Aceh Besar memiliki 40 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DRPK Aceh Besar yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang menjabat untuk periode 2024-2029 sejak 20 Agustus 2024 dan berasal dari 11 partai politik. Pimpinan DPRK Aceh Besar terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 dijabat oleh Abdul Muchti dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua, Naisabur dari Partai Aceh, dan Muhsin dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II yang menjabat sejak 27 September 2024. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam tiga periode terakhir.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong dengan kode pos 23351-23952 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.225 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 57.956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan sebaran penduduk 129 jiwa/km². Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.

Kabupaten Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, yakni Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya serta Sie rebuh (daging Rebus) dan asam keu eung (asam pedas).

Kesimpulan

SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.