Pembuatan SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
Apa itu SIA dan SIO Tower Crane?
SIA (Surat Izin Alat) dan SIO (Surat Ijin Operator) merupakan sertifikat kelayakan penting dalam dunia industri dan konstruksi. SIA diberikan kepada perusahaan untuk penggunaan alat angkut dan alat angkat, sementara SIO diberikan kepada individu yang layak mengoperasikan alat tersebut. Kedua sertifikat ini menjadi fondasi dalam meningkatkan keselamatan kerja serta efisiensi operasional perusahaan. Secara Singkat, SIA (Surat Izin Alat) Tower Crane merupakan sejenis Sertifikat kelayakan yang diberikan menyangkut izin pemakaian Tower Crane kepada sebuah perusahaan. Sedangkan SIO (Surat Izin Operator) Tower Crane merupakan sejenis Sertifkat yang diberikan menyangkut Ijin Perorangan didalam sebuah perusahaan dalam hal kelayakan mengoperasikan Tower Crane
Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan kerja. Penerapan peraturan dan standar keselamatan kerja menjadi penting guna melindungi pekerja di lapangan serta mengoptimalkan efisiensi proyek konstruksi. Salah satu komponen vital dalam menjaga keselamatan adalah proses perizinan yang melibatkan Surat Izin Alat (SIA), Surat Izin Laik Operasi (SILO), dan Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat. Artikel ini akan membahas secara rinci kemudahan yang ditawarkan oleh layanan jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane dan Riksa Uji Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA.
Pentingnya perusahaan memiliki SIA dan SIO Tower Crane
Dalam industri konstruksi, perizinan dan keselamatan kerja bukanlah hal yang dapat diabaikan. Setiap alat berat yang digunakan dalam proyek konstruksi harus memenuhi persyaratan perizinan dan standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja, mengurangi risiko kecelakaan, dan menjaga integritas proyek secara keseluruhan.
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
Peraturan ini merupakan dasar hukum yang mengatur penggunaan alat berat seperti wheel loader dalam proyek konstruksi. Di bawah peraturan ini, setiap wheel loader harus memiliki Surat Izin Alat (SIA) yang menyatakan bahwa alat tersebut memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang ditetapkan. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan bagaimana layanan jasa SIA dapat memudahkan proses perizinan ini.
2. Undang-Undang No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-undang ini menjadi pijakan utama dalam menjaga keselamatan kerja di Indonesia. Di bawah undang-undang ini, setiap proyek konstruksi wajib menjalankan standar keselamatan kerja yang ketat. Dalam konteks penggunaan wheel loader, Surat Izin Laik Operasi (SILO) dan Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa alat tersebut siap digunakan tanpa mengancam keselamatan pekerja.
Memahami Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan landasan hukum yang kuat dalam memastikan keselamatan di tempat kerja, termasuk bagaimana menggunakan Tower Crane. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan karyawan hingga tindakan yang diambil dalam menghadapi insiden atau kecelakaan.
Tanggung Jawab Perusahaan
Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan mereka. Ini termasuk penyediaan perlengkapan keselamatan yang sesuai, pelatihan yang diperlukan, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Pengawasan dan Inspeksi
Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap tempat kerja guna memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan.
Dapatkan Bantuan Mendapatkan SIA Surat Izin Alat Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
Anda di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA? Dapatkan Bantuan Mendapatkan SIA Surat Izin Alat Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam membantu memperoleh Sertifikat Alat, kami siap bekerja sama dengan Perusahaan Anda. Segera hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut tentang SIA Surat Izin Alat Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
Risiko dan Konsekuensi Hukum Mengoperasikan Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA tanpa Memiliki SIA Surat Izin Alat
Mengabaikan kewajiban riksa uji dan tidak memiliki Surat Izin Alat (SIA) Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius bagi perusahaan dan individu yang bertanggung jawab. Berikut beberapa implikasi yang perlu diperhatikan.
Perusahaan berisiko mendapatkan perintah penghentian operasi dari pengawas ketenagakerjaan hingga persyaratan riksa uji dan SIA dipenuhi secara lengkap.
Dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga puluhan juta rupiah sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan.
Jika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan menghadapi tanggung jawab hukum dan kompensasi yang lebih besar karena dianggap lalai dalam pemenuhan kewajiban keselamatan.
Perusahaan berisiko mengalami penurunan reputasi dan kredibilitas yang dapat berdampak pada kepercayaan klien, investor, dan mitra bisnis.
Perusahaan dapat kehilangan peluang bisnis karena tidak mampu memenuhi persyaratan tender proyek atau kontrak yang mengharuskan kepatuhan K3.
Pimpinan atau penanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan hingga 3 tahun sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane dan Riksa Uji Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA

Contoh SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane
Di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA, tersedia layanan jasa yang secara khusus menyediakan kemudahan dalam proses perizinan dan keselamatan kerja terkait penggunaan alat berat seperti wheel loader. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari layanan ini:
1. Konsultasi Persyaratan Perizinan
Sebelum mengajukan perizinan, pemilik proyek atau pengguna wheel loader perlu memahami persyaratan teknis dan keselamatan yang harus dipenuhi. Layanan jasa di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA akan memberikan konsultasi mendalam mengenai persyaratan tersebut, sehingga pemilik proyek dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan lebih efektif.
2. Pengurusan Surat Izin Alat (SIA)
Proses pengurusan SIA dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Dalam layanan ini, tim profesional akan membantu pemilik proyek dalam mengurus dan memperoleh SIA sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memulai proyek konstruksi.
3. Uji Kelaikan Operasi
Sebelum alat berat digunakan, uji kelaikan operasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa wheel loader berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pekerja di lapangan. Layanan jasa di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA akan mengkoordinasikan proses uji kelaikan operasi ini sehingga pemilik proyek dapat yakin bahwa alat yang digunakan aman dan efisien.
4. Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat
Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat merupakan bukti bahwa wheel loader telah melewati pemeriksaan keselamatan yang ketat. Tim ahli dalam layanan jasa akan membantu dalam pengurusan dokumen ini, sehingga pemilik proyek memiliki jaminan bahwa alat yang digunakan memenuhi standar keselamatan kerja yang diperlukan.
Manfaat Kemudahan Layanan Ini
Penggunaan layanan jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane dan Riksa Uji Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA memiliki sejumlah manfaat yang signifikan:
1. Efisiensi Waktu dan Biaya
Proses perizinan dan pengurusan dokumen-dokumen terkait dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan mengandalkan layanan jasa yang spesialis dalam bidang ini, pemilik proyek dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu.
2. Kepastian Keselamatan
Keamanan pekerja adalah prioritas utama dalam industri konstruksi. Dengan menggunakan layanan jasa yang berfokus pada keselamatan kerja, pemilik proyek dapat memiliki kepastian bahwa setiap aspek terkait keselamatan telah diperhatikan dan dipenuhi.
3. Konsistensi dengan Regulasi
Peraturan dan regulasi terkait keselamatan kerja dan perizinan seringkali mengalami perubahan. Tim ahli dalam layanan jasa akan selalu mengikuti perubahan tersebut dan memastikan bahwa setiap dokumen dan prosedur yang diajukan konsisten dengan regulasi terbaru.
Anda di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA? Dapatkan Bantuan SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane Mendapatkan SIA Surat Izin Alat Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam membantu memperoleh Sertifikat Alat, kami siap bekerja sama dengan Perusahaan Anda. Segera hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut tentang SIA Surat Izin Alat Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane Melalui Jasa Ijinalat.com?
Secara umum proses SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane adalah sebagai berikut :
- Pemeriksaan data teknis
- Pengamatan objek di lokasi
- Pencatatan data lapangan
- Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
- Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
- Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
- Laporan hasil pemeriksaan
Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane
Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah Tower Crane menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.
Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.
Tonton Video Proses Riksa Uji Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA oleh HSE.co.id
Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat Tower Crane
Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji Tower Crane
Menyadari kompleksitas proses riksa uji Tower Crane, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:
- Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
- Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
- Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.
Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA










Kriteria Kelayakan Tower Crane
Spesifikasi Teknis Alat
Alat Tower Crane harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.
Standar Keselamatan Kerja
Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.
Perawatan dan Pemeliharaan Rutin
Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.
Peran Operator Tower Crane dalam Keselamatan Kerja
Tanggung Jawab Operator
Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.
Teknik Pengoperasian yang Aman
Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.
Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan
Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.
Regulasi dan Peraturan Terkait
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.
Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Tower Crane
Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane dan Riksa Uji Tower Crane di KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
Tentang KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Wangiwangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayahnya adalah 473,62 km² dan pada tahun 2021 berpenduduk 111.402 jiwa. Sementara pada pertengahan 2024, jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 118.434 jiwa.
Taman Nasional Kepulauan Wakatobi di kabupaten ini merupakan nama kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996, dengan luas keseluruhan 1,39 juta hektare, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.
Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Pande Besi. Penduduk Awal yg mendiami Kepulauan Wakatobi merupakan Keturunan Ras Melanesia.
Pada masa sebelum kemerdekaan di Wakatobi telah berdiri Kerajaan-Kerajaan Tradisional atau Kerajaan Lokal. Kerajaan-Kerajaan Lokal di Wakatobi diperkirakan sdh ada sekitar tahun 1200 an dengan Bahasa Wakatobi sebagai bahasa penghubung antar pulau, Bahasa Wakatobi telah lama menjadi penghubung Komunikasi antar Wilayah di Wakatobi, Kerajaan-Kerajaan yg ada di Wakatobi, Kemudian bergabung menjadi bagian dari Kesultanan Buton yang pada saat itu merupakan Gabungan atau Persekutuan Kerajaan-Kerajaan Lokal yang ada di Pulau Muna, Pulau Buton dan Kepulauan Wakatobi. Pada Masa Pemerintahan Hindia-Belanda, Wakatobi menjadi Salah satu Onderafdeling pada Wilayah Afdeling Van Oost Celebes (Afdeling Sulawesi Timur). Afdeling Van Oost Celebes (Afdeling Sulawesi Timur) terdiri dari empat wilayah yaitu: 1.Onderafdeling Boeton (Buton), 2.Onderafdeling Moena (Muna), 3.Onderafdeling Laiwoei (Kendari), 4.Onderafdeling Toekang Besi Eiland (Wakatobi). Kemudian tahun 1924 Afdeling Van Oost Celebes (Afdeling Sulawesi Timur) diubah menjadi Afdeling Boeton en Laiwoei dimana Onderafdeling Toekang Besi Eilands (Wakatobi) di gabung dalam Onderafdeling Boeton (Buton)
Setelah Indonesia Merdeka dan SulawesiTenggara berdiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi masih satu wilayah administrasi Kabupaten dengan Buton pemerintahan Kabupaten Buton.
Wakatobi kemudian menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Perubahan status ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003. Wakatobi resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara. Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Wangi-wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko.
Pada tahun 2005, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur. Pada tahun 2007, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2007 dibentuk Kecamatan Togo Binongko sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan yang terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa).
Pemerintahan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom secara resmi ditandai dengan pelantikan Syarifudin Safaa, SH, MM sebagai pejabat Bupati Wakatobi pada tanggal 19 Januari 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Kemudian dilanjutkan oleh H. LM. Mahufi Madra, SH, MH sebagai pejabat bupati selanjutnya sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 28 Juni 2006.
Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung maka pada tanggal 28 Juni 2006 Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang terpilih yaitu Ir. Hugua dan Ediarto Rusmin, BAE dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, S.H., atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-314 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.74-315 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Wakatobi Ediarto Rusmin, BAE untuk masa bakti 2006 - 2011 .
Saat ini kepemimpinan daerah di Kabupaten Wakatobi dijabat oleh pasangan bupati dan wakil bupati Ir. Hugua dan H. Arhawi, SE sejak dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, SE pada tanggal 28 Juni 2011 atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 132.74-403, tanggal 30 Mei 2011 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Wakil Bupati Wakatobi H. Arhawi, S.E., untuk masa bakti 2011-2016.
Kabupaten Wakatobi berbentuk kepulauan dan terletak di tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis, Kabupaten Wakatobi berada di selatan garis khatulistiwa, membujur dari 5,00º sampai 6,25º Lintang Selatan (sepanjang ± 160 km) dan melintang dari 123,34º sampai 124.64º Bujur Timur (sepanjang ± 120 km).
Kabupaten Wakatobi sama seperti daerah–daerah lain di Indonesia mengalami dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Wilayah daratan Kabupaten Wakatobi umumnya memiliki ketinggian di bawah 1.000 meter dari permukaan laut dan berada di sekitar daerah khatulistiwa, sehingga daerah ini beriklim tropika.
Seluruh kecamatan di Kabupaten Wakatobi dibagi lagi ke dalam 61 desa/kelurahan, tepatnya 45 desa dan 16 kelurahan. Dari 61 desa/kelurahan pada tahun 2003 tersebut, 10 desa telah mencapai desa swasembada (15,63%), 16 desa swakarya (25,00%), dan 38 desa swadaya (59,38%).
Jumlah penduduk menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 87.793 jiwa yang terdiri dari laki-laki 42.620 jiwa dan perempuan 45.173 jiwa. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 2003 diadakan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan yang disingkat P4B secara sensus dengan hasil jumlah penduduk sebanyak 91.497 jiwa atau selama tiga tahun naik sejumlah 3.704 jiwa atau sekitar 1,41 persen per tahun. Sementara pada tahun 2021, jumlah penduduk Wakatobi sebanyak 111.402 jiwa.
Jumlah penduduk berada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 23,37% berada di Kecamatan Wangi-Wangi, 19,05% berada di Kecamatan Kaledupa, 17,86% berada di Kecamatan Tomia dan 15,01% berada di Kecamatan Binongko.
Jumlah penduduk bila dibandingkan dengan luas wilayah, maka kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kaledupa 166 jiwa/km², menyusul Kecamatan Tomia 141 jiwa/km², kemudian Kecamatan Wangi-Wangi Selatan 109 jiwa/km².
Mayoritas Penduduk Wakatobi Menganut Agama Islam. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk yang manganut agama Islam sebanyak 99,86%. Dan sebagian kecil menganut agama Kristen yakni 0,05%, dan lainnya 0,09%. Tempat ibadah menurut agama 2021, Masjid sebanyak 142 bangunan dan Mushollah 20 bangunan. Sementara Gereja, Pura dan Vihara tidak ada.
Keadaan struktur penduduk pada tahun 2003, 34,55% atau 31.610 jiwa adalah tergolong usia muda yang berusia 15 tahun ke bawah. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2003 sebesar 96,12%. Terdapat 8 suku bangsa yang mendiami daerah Kabupaten Wakatobi dengan data tahun 2000 sebanyak 87.793, suku bangsa yang terbanyak adalah Suku Wakatobi 91,33%, Bajau 7,92%, dan suku lainnya yang berjumlah kurang dari 1%.
Penduduk usia kerja sebanyak 70.343 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 23.981 jiwa atau 34,09% dan perempuan sebanyak 36,362 jiwa atau 65,91%. Terdapat angkatan kerja 40.395 jiwa terdiri dari yang bekerja 37.678 jiwa atau 93,27% atau 53,56% terhadap penduduk usia kerja dan pengangguran terbuka sebanyak 6,73%. Bukan angkatan kerja sebanyak 29.408 jiwa atau 41,81% dari usia kerja yang terdiri dari sekolah 15.740 jiwa atau 53,52%, mengurus rumah tangga dan lainnya sebesar 13.668 jiwa atau 46,48%.
Bila dilihat menurut lapangan usaha maka yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian dengan jumlah 43,609 jiwa atau 61,99%, kemudian sektor perdagangan 15.635 jiwa atau 17,02%, disusul sektor jasa, industri dan transportasi.
Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak pada tahun 2003 ada sebanyak 22 unit yang tersebar di lima kecamatan. Sementara itu jumlah guru ada sebanyak 47 orang, sedangkan jumlah murid ada sebanyak 989 orang. Pada Tahun 2003 rasio antara guru terhadap sekolah rata-rata 2 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 45 orang, dan murid terhadap guru rata-rata 21 orang.
Dari jenjang Pendidikan Sekolah Dasar tercatat jumlah sekolah pada tahun 2003 sebanyak 101 unit. Jumlah guru sebanyak 684 orang, sedangkan jumlah murid sebanyak 14.742 orang. Rasio di tingkat SD pada tahun 2003 antara guru terhadap sekolah tercatat dengan rata-rata 7 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 145 orang, dan murid terhadap guru rata-rata 22 orang.
Pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) terdapat 16 unit sekolah pada tahun 2003, sedangkan jumlah guru dan murid masing-masing ada sebanyak 235 dan 4.287 orang. Sehingga rasio antara guru terhadap sekolah tercatat dengan rata-rata 15 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 268 orang, dan murid terhadap guru rata-rata 18 orang.
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tahun 2003 terdapat 4 unit sekolah. Jumlah guru pada tahun 2003 ada sebanyak 93 orang dan jumlah murid ada sebanyak 2.212 orang. Rasio yang tercatat pada tahun 2003 antara guru terhadap sekolah rata-rata 23 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 553 orang, dan murid terhadap guru rata-rata 24 orang.
Terdapat pula sekolah berbasis pendidikan agama seperti pondok pesantren, seperti Pondok Pesantren Tahfid Amal Quran Wakatobi yang terdapat di wilayah Kec. Wangi-Wangi Selatan.
Sampai tahun 2003 di Kabupaten Wakatobi belum ada Rumah Sakit Umum Daerah. Terdapat 7 unit Puskesmas dan 12 unit Puskesmas Pembantu, Dokter Umum sebanyak 5 orang, SKM sebanyak 2 orang, Paramedis sebanyak 85 orang dan Pembantu Paramedis sebanyak 9 orang.
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi berdasarkan harga berlaku pada tahun 2003 sebesar Rp.179.774,04,- juta, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 160.473,67,- juta. Berdasarkan harga berlaku,PDRB per kapita Kabupaten Wakatobi pada tahun 2002 adalah sebesar Rp. 1.833.775,23,- menjadi Rp. 2.026.993,35,- pada tahun 2003 atau naik sebesar 10,54%.
Dari lima jenis tanaman bahan makanan yang diusahakan, tanaman ubi kayu merupakan tanaman yang paling tinggi produksinya, di mana Pada tahun 2003 sebesar 40.199 ton, menyusul jagung sebesar 1.715 ton, kemudian ubi jalar sebesar 58 ton, sedangkan padi ladang dan kacang tanah masing-masing hanya sebesar 8 dan 4 ton.
Pada tahun 2003 produksi buah-buahan yang terbanyak dihasilkan, yaitu mangga sebanyak 9.229 kw diikuti pisang sebanyak 5.788 kw dan jeruk sebanyak 4.134 kw. Produksi sayur-sayuran yang terbanyak adalah kacang panjang sebanyak 229 kw, menyusul terung sebanyak 210 kw, kangkung sebanyak 205 kw, bawang merah sebanyak 160 kw.
Pada tahun 2003 produksi perkebunan rakyat yang terbanyak adalah kelapa dalam yaitu sebanyak 225 ton, menyusul jambu mete 59 ton, kelapa hibrida 8 ton, kakao 6 ton, kopi 3 ton dan kurang produksinya adalah pala yang hanya sebanyak 0,35 ton. Jenis hutan pada tahun 2003 hanyalah hutan lindung dengan lahan seluas 11.300 ha.
Populasi ternak besar pada tahun 2003 yang ada hanya sapi sebanyak 308 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun 2002 jumlah sapi mengalami peningkatan sebesar 60,42%, di mana pada tahun 2002 mencapai 192 ekor dan tahun 2003 meningkat menjadi 308 ekor. Populasi ternak kecil tahun 2003 yang ada hanya kambing sebanyak 9.789 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun 2002 kambing mengalami penurunan sebesar 5,43% di mana tahun 2002 ada sebanyak 10.351 ekor dan tahun 2003 mencapai 9,789 ekor. Produksi perikanan tahun 2003 berjumlah 17.985,60 ton yang terdiri dari perikanan laut 17.453,60 ton dan hasil budidaya laut berupa rumput laut sebanyak 532 ton.
Hingga tahun 2003 belum ada industri besar maupun industri sedang, yang ada baru industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Jumlah industri kecil sebanyak 107 unit dengan tenaga kerja sebanyak 514 orang dan industri kerajinan rumah tangga (home industry) sebanyak 1.290 unit dengan tenaga kerja sebanyak 1.863 orang.
Jumlah pelanggan Listrik Negara pada tahun 2003 sebanyak 9.652 dengan daya terpasang sebesar 6.047.905 VA, sedangkan produksi listrik ada sebesar 6.278.762 kwh dengan tenaga listrik terjual sebesar 5.367.403 kwh dan nilai penjualan sebesar 2.791.737.755 ribu rupiah.
Untuk tahun 2003 total volume komoditas yang diperdagangkan adalah sebesar 233.650,13 ton dengan nilai 28.639.873 ribu rupiah, di mana komoditas kehutanan merupakan komoditas tertinggi yang diperdagangkan, yaitu sebesar 231.529,68 ton dengan nilai sebesar 13.761.355 ribu rupiah, menyusul komoditas hasil pertanian tanaman pangan sebesar 1.355,29 ton dengan nilai 3.756.470 ribu rupiah, sedangkan yang terendah adalah komoditas peternakan yang hanya mencapai 3,95 ton dengan nilai 5.928 ribu rupiah, menyusul perkebunan dengan nilai 9,59 ton dengan nilai 1.902.403 ribu rupiah.
Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia, yang terletak di kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman nasional ini ditetapkan pada tahun 1996, dengan total area 1,39 juta ha, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang; yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Kedalaman air di taman nasional ini bervariasi, bagian terdalam mencapai 1.044 meter di bawah permukaan air laut.
Dapatkan SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane di:
-
KAB. FAK FAK,PAPUA BARAT
-
KAB. KERINCI,JAMBI
-
KAB. ASMAT,PAPUA
-
KOTA YOGYAKARTA,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. PENAJAM PASER UTARA,KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. MANDAILING NATAL,SUMATERA UTARA
-
KAB. MOJOKERTO,JAWA TIMUR
-
KAB. TELUK BINTUNI,PAPUA BARAT
-
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,DKI JAKARTA
-
KAB. JOMBANG,JAWA TIMUR
-
KAB. LIMA PULUH KOTA,SUMATERA BARAT
-
KAB. TASIKMALAYA,JAWA BARAT
-
KAB. SIDOARJO,JAWA TIMUR
-
KAB. BALANGAN,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. WONOSOBO,JAWA TENGAH
-
KAB. PIDIE,ACEH
-
KAB. OGAN KOMERING ULU,SUMATERA SELATAN
-
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,KALIMANTAN SELATAN
-
Kabupaten Jayawijaya,Papua Pegunungan
-
KAB. KETAPANG,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. LAMONGAN,JAWA TIMUR
-
KAB. MANGGARAI TIMUR,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KOTA AMBON,MALUKU
-
KOTA MALANG,JAWA TIMUR
-
KAB. MAMASA,SULAWESI BARAT
-
KAB. LOMBOK TIMUR,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. MUSI RAWAS,SUMATERA SELATAN
-
KAB. BANGLI,BALI
-
KAB. BONE BOLANGO,GORONTALO
-
KAB. TANGGAMUS,LAMPUNG
Kesimpulan
SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.