Pembuatan Perizinan Equipment Wheel Loader dan SIO Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Pengertian SIA dan SIO Wheel Loader?

Dokumen SIA dan SIO merupakan certificate vital dalam sektor pembangunan dan manufacturing. Dokumen SIA dikeluarkan untuk company untuk operasional heavy equipment, sementara SIO diberikan kepada individu yang layak mengoperasikan alat tersebut. Kedua sertifikat ini menjadi fondasi dalam mengoptimalkan workplace safety serta produktivitas company. Secara Singkat, Perizinan Equipment Wheel Loader merupakan tipe certificate operasional yang diberikan menyangkut izin pemakaian Wheel Loader kepada organisasi tertentu. Sementara dokumen SIO Wheel Loader merupakan sejenis Sertifkat yang diberikan menyangkut Otorisasi Personal di organisasi dalam hal kelayakan mengoperasikan Wheel Loader

Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap occupational security. Aplikasi aturan dan compliance safety menjadi penting guna melindungi pekerja di lapangan serta meningkatkan performance construction. Salah satu komponen vital dalam maintaining security adalah tahapan izin yang melibatkan Surat Izin Alat (SIA), Certificate operational readiness, dan Dokumen Safety Equipment. Artikel ini akan membahas secara rinci kemudahan yang ditawarkan oleh layanan jasa Administrasi dan Compliance Machinery Wheel Loader dan Testing Kelaikan Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH.

Krusialnya organisasi memperoleh Perizinan SIA dan SIO Wheel Loader

Dalam industri konstruksi, perizinan dan keselamatan kerja bukanlah hal yang bisa diremehkan. Setiap alat berat yang digunakan dalam proyek konstruksi harus memenuhi persyaratan perizinan dan standar keselamatan kerja yang telah diatur oleh otoritas. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja, menurunkan probabilitas incident, dan mempertahankan kualitas pembangunan.

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. PER.05/MEN/1985 tentang Alat Lifting dan Transport

Peraturan ini merupakan dasar hukum yang mengatur penggunaan alat berat seperti equipment konstruksi dalam construction project. Under ketentuan ini, setiap wheel loader harus memiliki Surat Izin Alat (SIA) yang menjamin bahwa machinery memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang ditetapkan. Di tulisan ini, kita akan menjelaskan bagaimana layanan jasa SIA dapat mengoptimalkan administrasi izin ini.

2. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang ini menjadi pijakan utama dalam mempertahankan workplace safety di Indonesia. Berdasarkan UU ini, seluruh pembangunan wajib menjalankan standar keselamatan kerja yang ketat. Di situasi pemanfaatan equipment, Surat Izin Laik Operasi (SILO) dan Dokumen Safety Equipment memiliki role vital dalam mengkonfirmasi bahwa machinery prepared untuk difungsikan tanpa mengganggu security tenaga kerja.

Memahami Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Occupational Security

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan landasan hukum yang kuat dalam memastikan keselamatan di tempat kerja, termasuk metode mengoperasikan Wheel Loader. Legislation ini manage beragam komponen, mulai dari tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan karyawan hingga action yang ditempuh ketika accident atau accident.

Company Obligation

Legislation ini obligate organisasi untuk ensure safety dan occupational health bagi semua employee. Ini termasuk supply peralatan safety yang sesuai, pelatihan yang diperlukan, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Kontrol dan Audit

UU ini juga menganugerahkan authority kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap tempat kerja guna menjamin bahwa company mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Denda dan Hukuman

Company yang violate regulasi occupational security akan menerima punishment admin serta juridical. Aspek ini meliputi fine monetary, cease activity, hingga juridical measure lanjutan.

Dapatkan Bantuan Mendapatkan Perizinan Equipment Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Berdomisili di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Raih Dukungan Memperoleh SIA Surat Izin Alat Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Dengan bantuan konsultan expert dalam membantu memperoleh Sertifikat Alat, we are prepared untuk partnership dengan Company Anda. Segera hubungi tim kami untuk detail lebih lengkap tentang Administrasi Operasional Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Risiko dan Konsekuensi Hukum Menggunakan Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH tanpa mempunyai Dokumen SIA

Neglect obligation testing dan tidak memiliki Surat Izin Alat (SIA) Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius bagi organisasi dan perorangan yang bertanggung jawab. Here are various consequence yang must be considered.

Company berisiko menerima instruksi stop operational dari supervisor ketenagakerjaan hingga ketentuan testing dan SIA dipenuhi secara lengkap.

May receive punishment admin berupa penalty hingga multiple million rupiah sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Apabila timbul workplace accident, company mengalami tanggung jawab hukum dan kompensasi yang more significant due to negligence dalam fulfillment safety obligation.

Organisasi bahaya merasakan decline reputation dan credibility yang could affect confidence klien, investor, dan mitra bisnis.

Organisasi dapat missing commercial chance karena incapable fulfilling qualification construction bid atau agreement mandating safety adherence.

Jasa Terpercaya Perizinan Alat Berat Wheel Loader dan Riksa Uji Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Contoh SIA Perizinan Alat Berat Wheel Loader dan Lisensi Operator Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Sampel Dokumen Dokumen Izin Resmi Wheel Loader dan SIO Wheel Loader

Di KAB. ACEH BESAR,ACEH, hadir pelayanan profesional yang memberikan solusi terpadu dalam pengurusan izin serta aspek K3 terkait operasional heavy equipment seperti wheel loader. Adapun komponen utama dari pelayanan profesional ini:

1. Konsultasi Persyaratan Perizinan

Sebelum mengajukan perizinan, user atau operator Wheel Loader perlu memahami persyaratan teknis dan keselamatan yang harus dipenuhi. Layanan jasa di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan menyediakan panduan komprehensif mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga klien mampu menyiapkan file persyaratan yang wajib dengan metode yang tepat sasaran.

2. Administrasi SIA

Administrasi Surat Izin Alat seringkali kompleks dan time-consuming. Melalui jasa profesional ini, tenaga ahli akan mendampingi klien dalam memproses hingga meraih SIA berdasarkan ketentuan resmi. Ini dapat mempercepat proses yang dibutuhkan untuk mengawali pekerjaan lapangan.

3. Testing Operational Readiness

Sebelum alat berat digunakan, uji kelaikan operasi harus dilakukan untuk menjamin agar Wheel Loader berfungsi dengan baik dan aman bagi operator di lapangan. Tim profesional di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan mengelola tahapan uji kelaikan operasi ini sehingga pemilik proyek dapat yakin bahwa mesin berfungsi secure dan optimal.

4. Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat

Dokumen Safety K3 Equipment merupakan bukti bahwa Wheel Loader telah memenuhi audit K3 yang menyeluruh. Tenaga profesional dalam pelayanan akan membantu dalam pengurusan dokumen ini, sehingga pengguna meraih konfirmasi bahwa equipment yang dioperasikan sesuai standar keselamatan kerja yang diperlukan.

Keuntungan Pelayanan Profesional Ini

Penggunaan layanan jasa Perizinan dan Sertifikasi Alat Wheel Loader dan Riksa Uji Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH memiliki sejumlah manfaat yang signifikan:

1. Penghematan Durasi dan Budget

Tahapan licensing dan manajemen berkas yang diperlukan dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Menggunakan jasa konsultan yang expert dalam domain ini, pengguna bisa efisiensi durasi dan mengurangi biaya operasional yang tidak diperlukan.

2. Kepastian Keselamatan

Keamanan pekerja adalah prioritas utama dalam industri konstruksi. Memanfaatkan jasa konsultan yang berfokus pada keselamatan kerja, pemilik proyek dapat memiliki kepastian bahwa semua komponen keamanan telah diperhatikan dan dipenuhi.

3. Konsistensi dengan Regulasi

Ketentuan serta aturan terkait workplace security dan izin operasional frequently updated. Konsultan expert dalam jasa akan continuously monitor perkembangan dan mengkonfirmasi bahwa semua file dan langkah yang dilakukan align dengan peraturan ter-update.

4. Support Teknis Comprehensive

Service berkelanjutan setelah izin tercapai. Tenaga ahli akan memberikan dukungan teknis berkelanjutan untuk memastikan compliance operasional yang berkelanjutan.

5. Pengawasan dan Inspeksi Berkala

Kontrol ongoing terhadap kondisi alat dan compliance merupakan komponen penting dari pelayanan profesional ini. Inspeksi berkala akan mengkonfirmasi bahwa Wheel Loader tetap memenuhi standar yang diperlukan.

6. Training User serta Teknisi

Sebagai nilai tambah, jasa ini menawarkan program pelatihan untuk pengguna serta teknisi perawatan. Hal ini memastikan bahwa SDM yang terlibat mempunyai kemampuan yang memadai.

Berdomisili di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Dapatkan Bantuan Administrasi dan Compliance Alat Wheel Loader Mendapatkan SIA Perizinan Equipment Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Didukung tim profesional dalam mengassist mendapatkan Sertifikat Alat, tim kami ready untuk kolaborasi dengan Perusahaan Anda. Immediately contact our team untuk keterangan comprehensive tentang SIA Surat Izin Alat Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat Wheel Loader dan Surat Izin Operator Wheel Loader Melalui Jasa Ijinalat.com?

Secara umum proses SIA Surat Izin Alat Wheel Loader dan Surat Izin Operator Wheel Loader adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan data teknis
  • Pengamatan objek di lokasi
  • Pencatatan data lapangan
  • Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
  • Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
  • Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
  • Laporan hasil pemeriksaan

Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Wheel Loader

Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Wheel Loader melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah Wheel Loader menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat Wheel Loader sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.

Tonton Video Proses Riksa Uji Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH oleh HSE.co.id

Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat Wheel Loader

Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji Wheel Loader

Menyadari kompleksitas proses riksa uji Wheel Loader, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:

  • Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
  • Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
  • Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Wheel Loader dan Surat Izin Operator Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya

Kriteria Kelayakan Wheel Loader

Spesifikasi Teknis Alat

Alat Wheel Loader harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.

Standar Keselamatan Kerja

Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.

Perawatan dan Pemeliharaan Rutin

Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.

Peran Operator Wheel Loader dalam Keselamatan Kerja

Tanggung Jawab Operator

Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.

Teknik Pengoperasian yang Aman

Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.

Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan

Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.

Regulasi dan Peraturan Terkait

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.

Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Wheel Loader

Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Wheel Loader dan Surat Izin Operator Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

KAB. ACEH BESAR,ACEH

Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Wheel Loader dan Riksa Uji Wheel Loader di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Tentang KAB. ACEH BESAR,ACEH

.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}5°22′N 95°30′E / 5.367°N 95.500°E / 5.367; 95.500

Kabupaten Aceh Besar (bahasa Aceh: Jawoë: اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 439.048 jiwa.

Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Sagi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh–Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun.

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

DPRK Aceh Besar memiliki 40 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DRPK Aceh Besar yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang menjabat untuk periode 2024-2029 sejak 20 Agustus 2024 dan berasal dari 11 partai politik. Pimpinan DPRK Aceh Besar terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 dijabat oleh Abdul Muchti dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua, Naisabur dari Partai Aceh, dan Muhsin dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II yang menjabat sejak 27 September 2024. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam tiga periode terakhir.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong dengan kode pos 23351-23952 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.225 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 57.956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan sebaran penduduk 129 jiwa/km². Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.

Kabupaten Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, yakni Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya serta Sie rebuh (daging Rebus) dan asam keu eung (asam pedas).

Kesimpulan

SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.