Proses Administrasi Perizinan Equipment Forklift dan Lisensi Pengoperasian Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Definisi SIA dan SIO Forklift?

Perizinan SIA serta SIO merupakan sertifikat kelayakan penting dalam sektor pembangunan dan manufacturing. SIA diberikan kepada perusahaan untuk operasional heavy equipment, sementara SIO diberikan kepada individu yang kompeten dalam menggunakan mesin. Kedua sertifikat ini menjadi fondasi dalam mengoptimalkan workplace safety serta efisiensi operasional perusahaan. Secara Singkat, SIA (Surat Izin Alat) Forklift merupakan tipe certificate operasional yang diberikan menyangkut izin pemakaian Forklift kepada suatu company. Sedangkan SIO (Surat Izin Operator) Forklift merupakan jenis dokumen yang dikeluarkan menyangkut Otorisasi Personal di organisasi dalam hal kompetensi menjalankan Forklift

Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang mengandung hazard signifikan terhadap occupational security. Implementasi regulasi serta ketentuan K3 menjadi penting guna melindungi pekerja di lapangan serta memaksimalkan produktivitas pembangunan. Komponen penting dalam mempertahankan safety adalah administrasi licensing yang termasuk perizinan equipment, Surat Izin Laik Operasi (SILO), dan Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat. Content ini menjelaskan secara detail manfaat yang disediakan oleh service konsultan SIA/SILO/Suket K3 Alat Forklift dan Inspeksi Teknis Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH.

Urgensi company mempunyai Perizinan SIA dan SIO Forklift

Dalam industri konstruksi, perizinan dan keselamatan kerja bukanlah hal yang bisa diremehkan. Semua mesin konstruksi yang dioperasikan pada pembangunan harus satisfy ketentuan licensing dan ketentuan workplace safety yang telah diatur oleh otoritas. Sasarannya protect tenaga kerja, mengurangi risiko kecelakaan, dan menjaga integritas proyek secara keseluruhan.

1. Regulasi Menaker RI PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

Regulasi ini adalah landasan legal yang mengatur penggunaan alat berat seperti equipment konstruksi dalam pembangunan. Under ketentuan ini, seluruh alat berat harus mengantongi perizinan SIA yang menjamin bahwa machinery satisfy standar technical dan safety yang ditetapkan. Dalam artikel ini, kita akan mendeskripsikan metode service SIA dapat mempermudah tahapan licensing ini.

2. Legislation No. 1/1970 tentang Occupational Security

Undang-undang ini menjadi pijakan utama dalam mempertahankan workplace safety di Indonesia. Berdasarkan UU ini, seluruh pembangunan wajib mengimplementasikan ketentuan workplace safety yang ketat. Di situasi pemanfaatan equipment, Certificate operational readiness dan Certificate K3 Machinery memiliki role vital dalam mengkonfirmasi bahwa alat tersebut siap digunakan tanpa mengancam keselamatan pekerja.

Memahami Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Legislation No. 1 Year 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan landasan hukum yang kuat dalam menjamin safety pada workplace, termasuk cara memanfaatkan Forklift. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari obligation organisasi terhadap security tenaga kerja hingga tindakan yang diambil dalam menghadapi insiden atau accident.

Corporate Responsibility

Legislation ini obligate organisasi untuk ensure safety dan occupational health bagi seluruh karyawan mereka. Ini termasuk penyediaan perlengkapan keselamatan yang sesuai, education yang wajib, serta area operasional yang safe dan wellness.

Monitoring dan Pemeriksaan

UU ini juga menganugerahkan authority kepada otoritas untuk menjalankan kontrol dan inspeksi terhadap tempat kerja guna mengkonfirmasi bahwa organisasi comply dengan ketentuan safety yang ditetapkan.

Punishment dan Konsekuensi

Organisasi yang breach compliance occupational security akan menerima punishment admin serta juridical. Aspek ini meliputi fine monetary, cease activity, hingga juridical measure lanjutan.

Raih Dukungan Memperoleh Dokumen SIA Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Anda di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Raih Dukungan Memperoleh Perizinan Alat Operasional Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Dengan bantuan konsultan expert dalam mendampingi meraih Dokumen Compliance, kami siap bekerja sama dengan Company Anda. Segera hubungi tim kami untuk detail lebih lengkap tentang SIA Surat Izin Alat Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bahaya dan Implikasi Legal Mengoperasikan Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH tanpa Memiliki SIA Surat Izin Alat

Neglect obligation testing dan tidak memiliki Surat Izin Alat (SIA) Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius bagi organisasi dan perorangan yang bertanggung jawab. Here are various consequence yang must be considered.

Company berisiko menerima instruksi stop operational dari labor inspector hingga requirement inspection dan SIA fulfilled comprehensively.

Dapat dikenakan penalti administrative berupa fine hingga puluhan juta rupiah sesuai provision dalam law ketenagakerjaan.

Jika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan menghadapi tanggung jawab hukum dan kompensasi yang lebih besar karena dianggap lalai dalam pemenuhan kewajiban keselamatan.

Organisasi bahaya merasakan deterioration image dan trustworthiness yang dapat berdampak pada kepercayaan customer, stakeholder, dan associate.

Perusahaan dapat missing commercial chance karena incapable fulfilling requirement project tender atau kontrak yang mengharuskan kepatuhan K3.

Pelayanan Profesional Perizinan Alat Berat Forklift dan Riksa Uji Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Template Dokumen SIA Izin Operasional Alat Forklift dan Lisensi Operator Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Contoh SIA Perizinan Operasional Forklift dan SIO Forklift

Di KAB. ACEH BESAR,ACEH, tersedia layanan jasa yang secara khusus menyediakan kemudahan dalam proses perizinan dan keselamatan kerja terkait pemanfaatan mesin konstruksi seperti wheel loader. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari pelayanan profesional ini:

1. Bantuan Teknis Administrasi

Sebelum memulai proses administrasi, user atau operator Forklift perlu memahami ketentuan safety dan compliance yang harus dipenuhi. Konsultan ahli di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan memberikan konsultasi mendalam mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga pemilik proyek dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan cara yang optimal.

2. Pengurusan Surat Izin Alat (SIA)

Pengurusan dokumen SIA seringkali kompleks dan time-consuming. Melalui jasa profesional ini, tenaga ahli akan membantu pemilik proyek dalam mengelola serta mendapatkan SIA berdasarkan ketentuan resmi. Langkah ini mengefisienkan durasi yang dibutuhkan untuk memulai proyek konstruksi.

3. Testing Operational Readiness

Sebelum equipment beroperasi, inspeksi readiness harus dilakukan untuk menjamin agar Forklift berfungsi dengan baik dan tidak berisiko terhadap personel di lapangan. Layanan jasa di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan mengkoordinasikan proses uji kelaikan operasi ini sehingga pemilik proyek dapat yakin bahwa equipment beroperasi safety dan produktif.

4. Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat

Dokumen Safety K3 Equipment merupakan evidence bahwa Forklift telah lulus inspeksi safety yang komprehensif. Tenaga profesional dalam pelayanan akan mengassist pengelolaan sertifikat ini, sehingga pengguna meraih konfirmasi bahwa alat yang digunakan memenuhi standar keselamatan kerja yang diperlukan.

Benefit Jasa Komprehensif Ini

Pemanfaatan pelayanan profesional SIA/SILO/Suket K3 Alat Forklift dan Inspeksi Teknis Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH memiliki sejumlah manfaat yang signifikan:

1. Penghematan Durasi dan Budget

Administrasi izin serta pengelolaan file administratif yang dibutuhkan dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Melalui bantuan pelayanan profesional yang spesialis dalam bidang ini, pemilik proyek dapat menghemat waktu dan menurunkan expense operasional yang tidak diperlukan.

2. Kepastian Keselamatan

Keamanan pekerja adalah prioritas utama dalam industri konstruksi. Dengan menggunakan layanan jasa yang concentrate pada workplace security, pemilik proyek dapat memiliki kepastian bahwa semua komponen keamanan telah dianalisis serta dicukupi.

3. Compliance terhadap Ketentuan

Ketentuan serta aturan terkait occupational safety serta licensing frequently updated. Tim ahli dalam layanan jasa akan senantiasa update dengan revisi dan menjamin bahwa seluruh berkas dan tahapan yang diproses sesuai dengan ketentuan terkini.

4. Support Teknis Comprehensive

Service berkelanjutan setelah izin tercapai. Tenaga ahli akan menyediakan support engineering ongoing untuk mengkonfirmasi kesesuaian operational yang konsisten.

5. Kontrol dan Audit K3 Terjadwal

Kontrol ongoing terhadap kondisi alat dan compliance menjadi bagian integral dari layanan ini. Inspeksi berkala akan mengkonfirmasi bahwa Forklift terus sesuai dengan ketentuan yang diperlukan.

6. Edukasi Pengguna dan Perawatan

Sebagai benefit ekstra, layanan ini juga menyediakan educational course untuk pengguna serta teknisi perawatan. Ini menjamin bahwa SDM yang terlibat menguasai skill yang diperlukan.

Berada di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Peroleh Assistance Perizinan dan Sertifikasi Equipment Forklift Memperoleh Sertifikat Surat Izin Alat Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam mendampingi meraih Dokumen Resmi, we are prepared untuk partnership dengan Company Anda. Langsung kontak konsultan kami untuk informasi lebih lanjut tentang Administrasi Operasional Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat Forklift dan Surat Izin Operator Forklift Melalui Jasa Ijinalat.com?

Secara umum proses SIA Surat Izin Alat Forklift dan Surat Izin Operator Forklift adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan data teknis
  • Pengamatan objek di lokasi
  • Pencatatan data lapangan
  • Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
  • Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
  • Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
  • Laporan hasil pemeriksaan

Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Forklift

Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Forklift melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah Forklift menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat Forklift sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.

Tonton Video Proses Riksa Uji Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH oleh HSE.co.id

Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat Forklift

Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji Forklift

Menyadari kompleksitas proses riksa uji Forklift, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:

  • Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
  • Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
  • Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Forklift dan Surat Izin Operator Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya

Kriteria Kelayakan Forklift

Spesifikasi Teknis Alat

Alat Forklift harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.

Standar Keselamatan Kerja

Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.

Perawatan dan Pemeliharaan Rutin

Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.

Peran Operator Forklift dalam Keselamatan Kerja

Tanggung Jawab Operator

Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.

Teknik Pengoperasian yang Aman

Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.

Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan

Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.

Regulasi dan Peraturan Terkait

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.

Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Forklift

Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Forklift dan Surat Izin Operator Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

KAB. ACEH BESAR,ACEH

Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Forklift dan Riksa Uji Forklift di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Tentang KAB. ACEH BESAR,ACEH

.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}5°22′N 95°30′E / 5.367°N 95.500°E / 5.367; 95.500

Kabupaten Aceh Besar (bahasa Aceh: Jawoë: اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 439.048 jiwa.

Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Sagi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh–Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun.

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

DPRK Aceh Besar memiliki 40 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DRPK Aceh Besar yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang menjabat untuk periode 2024-2029 sejak 20 Agustus 2024 dan berasal dari 11 partai politik. Pimpinan DPRK Aceh Besar terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 dijabat oleh Abdul Muchti dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua, Naisabur dari Partai Aceh, dan Muhsin dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II yang menjabat sejak 27 September 2024. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam tiga periode terakhir.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong dengan kode pos 23351-23952 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.225 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 57.956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan sebaran penduduk 129 jiwa/km². Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.

Kabupaten Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, yakni Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya serta Sie rebuh (daging Rebus) dan asam keu eung (asam pedas).

Kesimpulan

SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.