Proses Administrasi Perizinan Equipment Hoist Crane dan Surat Izin Operator Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Definisi SIA dan SIO Hoist Crane?

SIA (Surat Izin Alat) dan SIO (Surat Ijin Operator) merupakan dokumen compliance krusial dalam dunia industri dan konstruksi. Sertifikat SIA ditujukan bagi organisasi untuk penggunaan alat angkut dan alat angkat, sementara dokumen SIO dikeluarkan untuk perorangan yang qualified untuk menjalankan equipment. Kedua sertifikat ini menjadi fondasi dalam meningkatkan keselamatan kerja serta efisiensi operasional perusahaan. Secara sederhana, SIA (Surat Izin Alat) Hoist Crane merupakan jenis dokumen compliance yang diterbitkan berkaitan operasional Hoist Crane kepada sebuah perusahaan. Sedangkan SIO (Surat Izin Operator) Hoist Crane merupakan tipe certificate yang diterbitkan menyangkut Lisensi Individual dalam company dalam hal kelayakan mengoperasikan Hoist Crane

Sektor construction adalah bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan kerja. Implementasi regulasi serta ketentuan K3 menjadi penting guna melindungi pekerja di lapangan serta mengoptimalkan efisiensi proyek konstruksi. Salah satu komponen vital dalam menjaga keselamatan adalah proses perizinan yang mencakup dokumen SIA, Dokumen SILO, dan Dokumen Safety Equipment. Tulisan ini menguraikan secara detail manfaat yang disediakan oleh pelayanan profesional SIA/SILO/Suket K3 Alat Hoist Crane dan Inspeksi Teknis Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH.

Urgensi company mempunyai SIA dan SIO Hoist Crane

Pada bidang construction, licensing serta workplace safety bukanlah hal yang boleh dikesampingkan. Semua mesin konstruksi yang dioperasikan pada pembangunan harus comply dengan regulasi izin dan standar keselamatan kerja yang telah diatur oleh otoritas. Goalnya menjaga operator, meminimalkan potensi accident, dan menjaga integritas proyek secara keseluruhan.

1. Regulasi Menaker RI PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

Ketentuan ini menjadi foundation juridical yang manage pemanfaatan machinery seperti alat berat dalam construction project. Di bawah peraturan ini, seluruh alat berat harus memiliki Surat Izin Alat (SIA) yang menyatakan bahwa alat tersebut memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang ditetapkan. Di tulisan ini, kita akan menguraikan cara pelayanan profesional SIA dapat memudahkan proses perizinan ini.

2. Undang-Undang No. 1 Thn 1970 tentang Occupational Security

Legislation ini adalah dasar fundamental dalam maintaining occupational security di Indonesia. Under legislation ini, setiap proyek konstruksi wajib menjalankan standar keselamatan kerja yang ketat. Dalam konteks penggunaan wheel loader, Dokumen SILO dan Dokumen Safety Equipment memiliki peran penting dalam memastikan bahwa alat tersebut siap digunakan tanpa membahayakan safety operator.

Understanding UU No. 1/1970 tentang Workplace Safety

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan landasan hukum yang kuat dalam memastikan keselamatan di tempat kerja, termasuk metode mengoperasikan Hoist Crane. UU ini mengelola multiple elemen, mulai dari responsibility company untuk safety employee hingga tindakan yang diambil dalam menghadapi insiden atau accident.

Corporate Responsibility

Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk ensure safety dan occupational health bagi keseluruhan tenaga kerja. Ini termasuk penyediaan perlengkapan keselamatan yang sesuai, education yang wajib, serta area operasional yang safe dan wellness.

Pengawasan dan Inspeksi

UU ini juga menganugerahkan authority kepada regulator untuk conduct monitoring dan pemeriksaan pada area operasional guna menjamin bahwa company comply dengan ketentuan safety yang ditetapkan.

Punishment dan Konsekuensi

Perusahaan yang melanggar ketentuan keselamatan kerja dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Ini mencakup denda finansial, cease activity, hingga tindakan hukum lebih lanjut.

Dapatkan Bantuan Mendapatkan SIA Surat Izin Alat Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Berada di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Dapatkan Bantuan Mendapatkan Perizinan Alat Operasional Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Didukung tim profesional dalam mengassist mendapatkan Sertifikat Alat, tim kami ready untuk kolaborasi dengan Perusahaan Anda. Immediately contact our team untuk detail lebih lengkap tentang Perizinan Equipment Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bahaya dan Implikasi Legal Mengoperasikan Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH tanpa Memiliki SIA Surat Izin Alat

Mengabaikan kewajiban riksa uji dan tidak memiliki Surat Izin Alat (SIA) Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH may result in serious implication bagi company dan personal yang bertanggung jawab. Here are various consequence yang harus diwaspadai.

Company berisiko menerima instruksi stop operational dari supervisor ketenagakerjaan hingga persyaratan riksa uji dan SIA fulfilled comprehensively.

Bisa mendapat sanksi administratif berupa denda hingga puluhan juta rupiah sesuai provision dalam law ketenagakerjaan.

Apabila timbul workplace accident, perusahaan menghadapi liability legal dan compensation yang lebih besar karena dianggap lalai dalam pemenuhan kewajiban keselamatan.

Organisasi bahaya merasakan decline reputation dan credibility yang dapat berdampak pada kepercayaan klien, investor, dan mitra bisnis.

Organisasi dapat missing commercial chance karena incapable fulfilling persyaratan tender proyek atau kontrak yang mengharuskan kepatuhan K3.

Jasa Terpercaya Sertifikasi Keselamatan Alat Hoist Crane dan Riksa Uji Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Template Dokumen SIA Perizinan Alat Berat Hoist Crane dan SIO Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Contoh SIA Surat Izin Alat Hoist Crane dan Lisensi Pengoperasian Hoist Crane

Di KAB. ACEH BESAR,ACEH, terdapat jasa spesialis yang secara khusus menyediakan kemudahan dalam pengurusan izin serta aspek K3 terkait pemanfaatan mesin konstruksi seperti equipment konstruksi. Inilah elemen krusial dari pelayanan profesional ini:

1. Konsultasi Persyaratan Perizinan

Sebelum mengurus dokumen resmi, user atau operator Hoist Crane wajib memenuhi ketentuan safety dan compliance yang harus dipenuhi. Konsultan ahli di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan menghadirkan bimbingan teknis mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga pengguna bisa mengorganisir dokumen-dokumen yang diperlukan dengan metode yang tepat sasaran.

2. Administrasi SIA

Pengurusan dokumen SIA dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Dengan bantuan tim ahli ini, tim profesional akan mendampingi klien dalam mengelola serta mendapatkan SIA berdasarkan ketentuan resmi. Langkah ini mengefisienkan durasi yang dibutuhkan untuk mengawali pekerjaan lapangan.

3. Inspeksi Kelayakan Fungsi

Sebelum equipment beroperasi, uji kelaikan operasi harus dilakukan untuk menjamin agar Hoist Crane bekerja sesuai standar dan tidak berisiko terhadap personel di lapangan. Konsultan spesialis di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan mengkoordinasikan proses uji kelaikan operasi ini sehingga pemilik proyek dapat yakin bahwa equipment beroperasi safety dan produktif.

4. Dokumen Safety Certificate Equipment

Sertifikat Keamanan Operasional merupakan bukti bahwa Hoist Crane telah melewati pemeriksaan keselamatan yang ketat. Tim ahli dalam layanan jasa akan mengassist pengelolaan dokumen ini, sehingga pemilik proyek memiliki jaminan bahwa alat yang digunakan memenuhi ketentuan K3 yang berlaku.

Manfaat Kemudahan Layanan Ini

Utilisasi jasa spesialis Administrasi dan Compliance Equipment Hoist Crane dan Inspeksi Teknis Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH memberikan multiple benefit yang substansial:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya

Proses perizinan dan pengurusan file administratif yang dibutuhkan dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan mengandalkan layanan jasa yang spesialis dalam bidang ini, klien mampu save time dan meminimalkan cost operational yang tidak perlu.

2. Jaminan Safety

Keselamatan personel menjadi concern utama dalam sektor pembangunan. Dengan menggunakan layanan jasa yang berfokus pada keselamatan kerja, pemilik proyek dapat memiliki kepastian bahwa semua komponen keamanan telah diperhatikan dan dipenuhi.

3. Compliance terhadap Ketentuan

Peraturan dan regulasi terkait keselamatan kerja dan perizinan frequently updated. Tim ahli dalam layanan jasa akan senantiasa update dengan revisi dan mengkonfirmasi bahwa semua file dan langkah yang dilakukan align dengan peraturan ter-update.

4. Bantuan Engineering Menyeluruh

Pelayanan berlanjut setelah dokumen diperoleh. Tim profesional akan menyediakan support engineering berkelanjutan untuk memastikan compliance operasional yang berkelanjutan.

5. Kontrol dan Audit K3 Rutin

Kontrol ongoing terhadap kondisi alat dan compliance menjadi bagian integral dari layanan ini. Pemeriksaan terjadwal akan menjamin agar Hoist Crane konsisten dengan regulasi yang berlaku.

6. Training User serta Teknisi

Sebagai benefit ekstra, pelayanan ini menghadirkan educational course untuk user dan maintenance staff. Ini menjamin bahwa personel yang bertugas menguasai skill yang diperlukan.

Anda di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Dapatkan Bantuan SIA/SILO/Suket K3 Alat Hoist Crane Meraih Izin Resmi Surat Izin Alat Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Didukung tim profesional dalam mendampingi meraih Dokumen Resmi, tim kami ready untuk kolaborasi dengan Perusahaan Anda. Langsung kontak konsultan kami untuk informasi lebih lanjut tentang Perizinan Equipment Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat Hoist Crane dan Surat Izin Operator Hoist Crane Melalui Jasa Ijinalat.com?

Secara umum proses SIA Surat Izin Alat Hoist Crane dan Surat Izin Operator Hoist Crane adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan data teknis
  • Pengamatan objek di lokasi
  • Pencatatan data lapangan
  • Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
  • Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
  • Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
  • Laporan hasil pemeriksaan

Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Hoist Crane

Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Hoist Crane melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah Hoist Crane menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat Hoist Crane sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.

Tonton Video Proses Riksa Uji Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH oleh HSE.co.id

Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat Hoist Crane

Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji Hoist Crane

Menyadari kompleksitas proses riksa uji Hoist Crane, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:

  • Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
  • Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
  • Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Hoist Crane dan Surat Izin Operator Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya

Kriteria Kelayakan Hoist Crane

Spesifikasi Teknis Alat

Alat Hoist Crane harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.

Standar Keselamatan Kerja

Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.

Perawatan dan Pemeliharaan Rutin

Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.

Peran Operator Hoist Crane dalam Keselamatan Kerja

Tanggung Jawab Operator

Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.

Teknik Pengoperasian yang Aman

Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.

Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan

Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.

Regulasi dan Peraturan Terkait

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.

Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Hoist Crane

Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Hoist Crane dan Surat Izin Operator Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

KAB. ACEH BESAR,ACEH

Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Hoist Crane dan Riksa Uji Hoist Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Tentang KAB. ACEH BESAR,ACEH

.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}5°22′N 95°30′E / 5.367°N 95.500°E / 5.367; 95.500

Kabupaten Aceh Besar (bahasa Aceh: Jawoë: اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 439.048 jiwa.

Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Sagi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh–Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun.

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

DPRK Aceh Besar memiliki 40 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DRPK Aceh Besar yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang menjabat untuk periode 2024-2029 sejak 20 Agustus 2024 dan berasal dari 11 partai politik. Pimpinan DPRK Aceh Besar terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 dijabat oleh Abdul Muchti dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua, Naisabur dari Partai Aceh, dan Muhsin dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II yang menjabat sejak 27 September 2024. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam tiga periode terakhir.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong dengan kode pos 23351-23952 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.225 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 57.956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan sebaran penduduk 129 jiwa/km². Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.

Kabupaten Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, yakni Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya serta Sie rebuh (daging Rebus) dan asam keu eung (asam pedas).

Kesimpulan

SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.