Pembuatan SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan SIO Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Pengertian SIA dan SIO Tower Crane?

SIA (Surat Izin Alat) dan SIO (Surat Ijin Operator) merupakan dokumen compliance krusial dalam dunia industri dan konstruksi. SIA diberikan kepada perusahaan untuk penggunaan alat angkut dan alat angkat, sementara dokumen SIO dikeluarkan untuk perorangan yang kompeten dalam menggunakan mesin. Dua dokumen ini merupakan dasar dalam meningkatkan keselamatan kerja serta efisiensi operasional perusahaan. Secara sederhana, Dokumen SIA Tower Crane merupakan jenis dokumen compliance yang diterbitkan berkaitan operasional Tower Crane kepada organisasi tertentu. Adapun sertifikat SIO Tower Crane merupakan sejenis Sertifkat yang diberikan menyangkut Lisensi Individual dalam company dalam hal kelayakan mengoperasikan Tower Crane

Sektor construction adalah bidang yang mengandung hazard signifikan terhadap workplace safety. Penerapan peraturan dan standar keselamatan kerja menjadi vital dalam menjaga operator di lapangan serta memaksimalkan produktivitas pembangunan. Satu elemen krusial dalam mempertahankan safety adalah administrasi licensing yang mencakup dokumen SIA, Certificate operational readiness, dan Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat. Artikel ini akan membahas secara detail manfaat yang disediakan oleh service konsultan Administrasi dan Compliance Machinery Tower Crane dan Inspeksi Teknis Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH.

Pentingnya perusahaan memiliki Dokumen SIA serta SIO Tower Crane

Dalam industri konstruksi, licensing serta workplace safety bukanlah hal yang dapat diabaikan. Semua mesin konstruksi yang dioperasikan pada pembangunan harus satisfy ketentuan licensing dan ketentuan workplace safety yang telah diatur oleh otoritas. Goalnya menjaga operator, meminimalkan potensi accident, dan maintaining standar construction.

1. Regulasi Menaker RI PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

Peraturan ini merupakan dasar hukum yang mengelola operasional heavy equipment seperti wheel loader dalam pembangunan. Under ketentuan ini, semua equipment harus mengantongi perizinan SIA yang menjamin bahwa machinery comply dengan ketentuan engineering dan security yang ditetapkan. Pada content ini, kita akan menjelaskan bagaimana layanan jasa SIA dapat memudahkan proses perizinan ini.

2. Legislation No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang ini menjadi pijakan utama dalam mempertahankan workplace safety di Indonesia. Under legislation ini, semua construction project wajib mengimplementasikan ketentuan workplace safety yang ketat. Pada konteks operasional alat berat, Dokumen SILO dan Dokumen Safety Equipment memiliki peran penting dalam memastikan bahwa equipment ready untuk operasional tanpa membahayakan safety operator.

Understanding UU No. 1/1970 tentang Occupational Security

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan landasan hukum yang kuat dalam mengkonfirmasi security di area operasional, termasuk metode mengoperasikan Tower Crane. Legislation ini manage beragam komponen, mulai dari responsibility company untuk safety employee hingga action yang ditempuh ketika accident atau mishap.

Tanggung Jawab Perusahaan

Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua employee. Ini termasuk provision equipment security yang sesuai, training yang dibutuhkan, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Kontrol dan Audit

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada otoritas untuk menjalankan kontrol dan audit terhadap workplace guna memastikan bahwa perusahaan comply dengan ketentuan safety yang ditetapkan.

Denda dan Hukuman

Company yang violate regulasi keselamatan kerja dapat dikenakan punishment admin serta juridical. Aspek ini meliputi fine monetary, stop operational, hingga juridical measure lanjutan.

Peroleh Assistance Meraih SIA Surat Izin Alat Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Anda di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Peroleh Assistance Meraih SIA Surat Izin Alat Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Didukung tim profesional dalam membantu memperoleh Sertifikat Alat, kami siap bekerja sama dengan Perusahaan Anda. Langsung kontak konsultan kami untuk detail lebih lengkap tentang Perizinan Equipment Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Hazard dan Consequence Juridical Menggunakan Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH tanpa Memiliki SIA Surat Izin Alat

Neglect obligation testing dan tidak mempunyai dokumen SIA Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH may result in serious implication bagi perusahaan dan individu yang bertanggung jawab. Here are various consequence yang must be considered.

Organisasi terancam memperoleh instruksi stop operational dari pengawas ketenagakerjaan hingga persyaratan riksa uji dan SIA fulfilled comprehensively.

Bisa mendapat penalti administrative berupa fine hingga multiple million rupiah sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Ketika muncul occupational incident, company mengalami tanggung jawab hukum dan kompensasi yang more significant due to negligence dalam pemenuhan kewajiban keselamatan.

Organisasi bahaya merasakan penurunan reputasi dan kredibilitas yang may impact trust customer, stakeholder, dan associate.

Company bisa missing commercial chance karena tidak mampu memenuhi qualification construction bid atau kontrak yang mengharuskan kepatuhan K3.

Layanan Jasa Perizinan Alat Berat Tower Crane dan Pengujian Kelaikan Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Sampel Surat Izin Alat Perizinan Alat Berat Tower Crane dan Lisensi Operator Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Template Resmi Dokumen Izin Resmi Tower Crane dan Lisensi Pengoperasian Tower Crane

Di KAB. ACEH BESAR,ACEH, terdapat jasa spesialis yang memberikan solusi terpadu dalam proses perizinan dan keselamatan kerja terkait pemanfaatan mesin konstruksi seperti equipment konstruksi. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari jasa komprehensif ini:

1. Pendampingan Proses Izin

Sebelum memulai proses administrasi, pemilik proyek atau pengguna Tower Crane wajib memenuhi ketentuan safety dan compliance yang harus dipenuhi. Layanan jasa di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan menyediakan panduan komprehensif mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga klien mampu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan lebih efektif.

2. Pengurusan Surat Izin Alat (SIA)

Administrasi Surat Izin Alat dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Dalam layanan ini, tenaga ahli akan mengassist pengguna dalam mengelola serta mendapatkan SIA mengikuti standar pemerintah. Langkah ini mengefisienkan durasi yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional konstruksi.

3. Uji Kelaikan Operasi

Sebelum alat berat digunakan, inspeksi readiness harus dilakukan untuk memastikan bahwa Tower Crane beroperasi secara optimal dan tidak berisiko terhadap personel di lapangan. Tim profesional di KAB. ACEH BESAR,ACEH akan mengkoordinasikan proses testing operasional ini sehingga klien memperoleh kepastian bahwa alat yang digunakan aman dan efisien.

4. Surat Keterangan Keselamatan K3 Alat

Dokumen Safety K3 Equipment merupakan konfirmasi bahwa Tower Crane telah memenuhi audit K3 yang menyeluruh. Tenaga profesional dalam pelayanan akan membantu dalam pengurusan berkas resmi ini, sehingga pemilik proyek memiliki jaminan bahwa equipment yang dioperasikan sesuai standar keselamatan kerja yang diperlukan.

Benefit Jasa Komprehensif Ini

Utilisasi jasa spesialis Perizinan dan Sertifikasi Alat Tower Crane dan Inspeksi Teknis Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH memberikan multiple benefit yang substansial:

1. Optimalisasi Time dan Cost

Proses perizinan dan pengurusan berkas yang diperlukan cenderung butuh durasi lama dan budget tinggi. Melalui bantuan pelayanan profesional yang spesialis dalam bidang ini, klien mampu save time dan menurunkan expense operasional yang tidak essential.

2. Assurance Keamanan

Safety operator merupakan fokus primer dalam bidang construction. Dengan menggunakan layanan jasa yang concentrate pada workplace security, pemilik proyek dapat memiliki kepastian bahwa semua komponen keamanan telah dianalisis serta dicukupi.

3. Kesesuaian dengan Peraturan

Peraturan dan regulasi terkait workplace security dan izin operasional seringkali mengalami perubahan. Tenaga profesional dalam pelayanan akan senantiasa update dengan revisi dan menjamin bahwa seluruh berkas dan tahapan yang diproses sesuai dengan ketentuan terkini.

4. Bantuan Engineering Menyeluruh

Service berkelanjutan setelah dokumen diperoleh. Tenaga ahli akan menghadirkan bantuan technical sustainable untuk menjamin kesesuaian operational yang berkelanjutan.

5. Kontrol dan Audit K3 Terjadwal

Kontrol ongoing terhadap kondisi alat dan compliance adalah elemen krusial dari jasa komprehensif ini. Audit rutin akan memastikan bahwa Tower Crane tetap memenuhi standar yang berlaku.

6. Pelatihan Operator dan Maintenance

Sebagai nilai tambah, layanan ini juga menyediakan program pelatihan untuk pengguna serta teknisi perawatan. Hal ini memastikan bahwa personel yang bertugas menguasai skill yang diperlukan.

Berdomisili di KAB. ACEH BESAR,ACEH? Peroleh Assistance Perizinan dan Sertifikasi Equipment Tower Crane Meraih Izin Resmi Perizinan Equipment Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH. Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam membantu memperoleh Dokumen Resmi, kami siap bekerja sama dengan Organisasi Anda. Langsung kontak konsultan kami untuk keterangan comprehensive tentang Administrasi Operasional Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Bagaimana Tahap Proses Penerbitan SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane Melalui Jasa Ijinalat.com?

Secara umum proses SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan data teknis
  • Pengamatan objek di lokasi
  • Pencatatan data lapangan
  • Membandingkan kesesuaian teknis dengan aturan standar nasional
  • Evaluasi teknis untuk standardisasi yang digunakan
  • Analisa dari kelayakan instalasi / pemasangan
  • Laporan hasil pemeriksaan

Proses Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane

Proses mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane melibatkan beberapa tahapan yang ketat. Setelah Tower Crane menjalani riksa uji yang memastikan kelayakan teknisnya, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada pihak yang berwenang. Permohonan ini biasanya melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan diberikan SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane sebagai tanda bahwa mereka telah mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku.

Tonton Video Proses Riksa Uji Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH oleh HSE.co.id

Proses Riksa Uji untuk mendapatkan SIA Surat Izin Alat Tower Crane

Manfaat Layanan Jasa Riksa Uji Tower Crane

Menyadari kompleksitas proses riksa uji Tower Crane, banyak perusahaan memilih untuk menggunakan layanan jasa khusus yang menawarkan keahlian dan pengalaman dalam mengelola riksa uji ini. Manfaat utama dari menggunakan layanan jasa ini adalah:

  • Keahlian Teknis: Layanan jasa memiliki tim ahli yang memahami secara mendalam tentang persyaratan teknis dan regulasi keselamatan yang berlaku.
  • Efisiensi Waktu: Proses riksa uji dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan layanan jasa, perusahaan dapat menghemat waktu dan fokus pada kegiatan inti operasional mereka.
  • Keandalan Hasil: Layanan jasa memiliki alat dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pengujian dengan akurat, meningkatkan keandalan hasil riksa uji.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya
SIA Surat Izin Alat dan Riksa Uji Pesawat Angkat dan Angkut(PAA) Serta Alat Berat Lainnya

Kriteria Kelayakan Tower Crane

Spesifikasi Teknis Alat

Alat Tower Crane harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.

Standar Keselamatan Kerja

Standar keselamatan kerja mencakup pengujian teknis, pemeliharaan preventif, dan inspeksi keselamatan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.

Perawatan dan Pemeliharaan Rutin

Perawatan rutin dan pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga kelayakan alat angkat dan angkut.

Peran Operator Tower Crane dalam Keselamatan Kerja

Tanggung Jawab Operator

Operator memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan kerja dengan mengoperasikan alat sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi bahaya, dan melaksanakan tindakan pencegahan.

Teknik Pengoperasian yang Aman

Operator harus menguasai teknik pengoperasian yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan efisiensi kerja.

Pentingnya Pengalaman dan Pelatihan Berkelanjutan

Pengalaman dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan operator.

Regulasi dan Peraturan Terkait

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SIA dan SIO diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menetapkan standar keselamatan dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dan operator.

Permennaker No. PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Tower Crane

Regulasi ini menetapkan standar keselamatan untuk penggunaan pesawat/alat angkat dan angkut seperti forklift, backhoe, loaders, truck, excavators, dan cranes.

Layanan Pembuatan SIA Surat Izin Alat Tower Crane dan Surat Izin Operator Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

KAB. ACEH BESAR,ACEH

Peta Layanan Jasa SIA/SILO/Suket K3 Alat Tower Crane dan Riksa Uji Tower Crane di KAB. ACEH BESAR,ACEH

Tentang KAB. ACEH BESAR,ACEH

.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}5°22′N 95°30′E / 5.367°N 95.500°E / 5.367; 95.500

Kabupaten Aceh Besar (bahasa Aceh: Jawoë: اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 439.048 jiwa.

Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Sagi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh–Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun.

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

DPRK Aceh Besar memiliki 40 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DRPK Aceh Besar yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang menjabat untuk periode 2024-2029 sejak 20 Agustus 2024 dan berasal dari 11 partai politik. Pimpinan DPRK Aceh Besar terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 dijabat oleh Abdul Muchti dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua, Naisabur dari Partai Aceh, dan Muhsin dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II yang menjabat sejak 27 September 2024. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam tiga periode terakhir.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong dengan kode pos 23351-23952 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.225 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 57.956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan sebaran penduduk 129 jiwa/km². Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.

Kabupaten Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, yakni Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya serta Sie rebuh (daging Rebus) dan asam keu eung (asam pedas).

Kesimpulan

SIA dan SIO adalah sertifikat kelayakan yang sangat penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Kedua sertifikat ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas produksi. Dengan mematuhi standar kelayakan dan terus mengembangkan kompetensi operator, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan regulator.